Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENGAKU kecewa dengan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati periode 2017-2022. Padahal masa jabatannya masih tersisa 3 tahun.
Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Selasa (24/12/2019).
"Itu peristiwa kemarin saat beliau bicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang sedang berkumpul di Bandara Kenyam sebagai bentuk protes atas operasi militer yang selama ini terjadi di sana,karena sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban," kata wakil rakyat asal Nduga tersebut.
Menurut Laurenzus, pernyataan mundur Wakil Bupati Nduga ini merupakan langkah berani dan pantas diapresiasi.
"Beliau luar biasa, karena dia punya hati nurani untuk masyarakatnya. Jujur saja selama ini aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal Pemda itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembak terus akibat perang antara TPNPB dan TNI Polri," ungkap politisi Partai NasDem ini.
Selain itu, langkah mundur Wakil Bupati Nduga ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus mengirimkan militer dalam jumlah besar ke Nduga dengan alasan pengejaran terhadap kelompok Eginus Kogoya.
"Betapa tidak, sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga. Mereka kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga," ungkap Laurenzus.
Sebelumnya pada hari Senin (23/12), Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.
"Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons. Bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi," ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang.
Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat. Namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris pemerintah pusat.
baca juga: Korban Tewas Bus Masuk Jurang Bertambah
"Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah. Maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga. Dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa," tegasnya. (OL-3)
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
DUA jenazah pendulang emas yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan selesai divisum di RSUD Dekai.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved