Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan bernama KPK Mendengar sebagai bahan refleksi komisi antirasuah itu dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi ke depan. Acara tersebut bertujuan, antara lain, mendapatkan saran dan masukan dari stakeholders, dalam hal ini pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah, agar manfaat pencegahan tindak pidana korupsi lebih dirasakan masyarakat.
Kegiatan yang digelar pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK itu, hadir sebagai pembicara Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Batam, dan Gubernur Sulsel.
Keberadaan Nurdin sebagai salah satu peserta pada kegiatan yang digelar KPK itu sangatlah wajar. Pasalnya, Nurdin merupakan penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2017 kala masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng.
Setelah menjabat sebagai Gubernur Sulsel, Nurdin tetap berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Karenanya, Nurdin selalu mengingatkan semua aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulsel untuk selalu mengelola anggaran dengan baik dan mencegah penyalahgunaannya.
Salah satu cara pencegahannya, Pemprov Sulsel kini selalu menggandeng KPK. Selain untuk mencegah korupsi, KPK juga selalu memberi arahan dalam pengadaan barang jasa. Hal itu termasuk juga mengajarkan perencanaan anggaran, penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas yang belum rampung, serta merapikan aset. “Transparansi merupakan kunci bagi kita untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Transparansi akan mencegah korupsi,” tandas Nurdin. (LN/S3-25)
kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klien mereka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas memaparkan 5 poin gugatan dalam sidang praperadilan, mulai dari prosedur audit BPK hingga legalitas penetapan tersangka
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah mencuri sekitar 100 unit sepeda motor.
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved