Kantor Bawaslu Jabar Tidak Ramah Disabilitas

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengakui kondisi perkantorannya belum ramah disabilitas. Hal ini terlihat dari tidak adanya satu pun alat bantu untuk warga berkebutuhan khusus. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengeluhkan kondisi kantornya yang sulit diakses warga disabilitas. Meski berada di lantai 3, menurutnya tidak ada satu pun alat bantu. Padahal, menurutnya Bawaslu termasuk ke dalam salah satu pelayanan publik dalam bidang pemilihan umum.

"Kantor kami ini merupakan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Maka harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk disabilitas," kata Zaki Hilmi, saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (19/11).

Zaki mengaku pihaknya sudah berkali-kali mengeluhkan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil). Namun, hingga saat ini dia menilai orang nomor satu di provinsi tersebut tidak memberi respons yang baik.

"Kami sudah sampaikan ini saat audiensi, terakhir sebulan jelang pemungutan suara (Pemilihan Umum 2019). Tapi sejauh ini belum ada respons," sesalnya.

Jika ini terus berlanjut, Zaki pun menilai Emil abai terhadap pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam payung hukum ini dijelaskan bahwa negara wajib memberikan fasilitas kepada setiap warga negara dalam rangka menyukseskan pemilihan umum.

"Mohon diperhatikan, karena mereka (warga disabilitas) juga harus mendapatkan hak yang sama. Ini terkait pelayanan yang adil dan setara," katanya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari