Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah dan Grobogan meluncurkan program Kampung Anti-Money Politics (KAMP) sebagai cara memperbaiki sistem demokrasi yang bebas politik uang. Hal ini pun merupakan bagian persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dan pemilu berikutnya.
Kini, Kabupaten Grobogan memiliki tiga KAMP yakni Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo (Kecamatan Toroh), lalu Dusun/Desa Karangwader (Kecamatan Penawangan) dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo (Kecamatan Toroh).
Gerakan antipolitik uang ini muncul dari masyarakat desa setempat. Mereka bertekad menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilihan di tataran legislatif, pilpres, pilkada maupun pilkades.
"Peran masyarakat sangat lah penting dalam memilih pemimpin bangsa, maka harus sesuai hati nurani untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, bukan karena tergiur uang semata," kata salah seorang warga, Suparmin, Minggu (10/11).
Baca juga: Kampanye Calon Ketum PSSI Diimbau tak Gunakan Politik Uang
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat satu kampung yang menolak politik uang, bahkan gerakan ini tidak hanya dilakukan saat pemilihan presiden atau legislatif saja tapi juga pada pelaksanaan Pilkada dan Pilkades.
"Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan masa depan, karenanya Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melakukan pencegahan," ujar Rofiudin usai melakukan launching kampung anti-money politics di Candi Joglo, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan.
Gerakan kampung anti money politics, lanjut Rofiudin, juga terus bergulir dan dilakukan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diharapkan tumbuh kesadaran warga di seluruh Jateng untuk menolak uang dalam setiap perhelatan pemilu
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan selain meluncurkan KAMP di tiga desa itu, juga dibentuk tiga desa pengawasan pemilu yakni di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
"Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan, maka kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang," tutur Fitria.(OL-5)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan bus Trans Jateng dengan tarif Mata Uang Rupiah 4.000 untuk umum yang menjangkau beberapa titik wisata seperti Bandungan dan Baturraden.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved