Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah dan Grobogan meluncurkan program Kampung Anti-Money Politics (KAMP) sebagai cara memperbaiki sistem demokrasi yang bebas politik uang. Hal ini pun merupakan bagian persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dan pemilu berikutnya.
Kini, Kabupaten Grobogan memiliki tiga KAMP yakni Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo (Kecamatan Toroh), lalu Dusun/Desa Karangwader (Kecamatan Penawangan) dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo (Kecamatan Toroh).
Gerakan antipolitik uang ini muncul dari masyarakat desa setempat. Mereka bertekad menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilihan di tataran legislatif, pilpres, pilkada maupun pilkades.
"Peran masyarakat sangat lah penting dalam memilih pemimpin bangsa, maka harus sesuai hati nurani untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, bukan karena tergiur uang semata," kata salah seorang warga, Suparmin, Minggu (10/11).
Baca juga: Kampanye Calon Ketum PSSI Diimbau tak Gunakan Politik Uang
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat satu kampung yang menolak politik uang, bahkan gerakan ini tidak hanya dilakukan saat pemilihan presiden atau legislatif saja tapi juga pada pelaksanaan Pilkada dan Pilkades.
"Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan masa depan, karenanya Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melakukan pencegahan," ujar Rofiudin usai melakukan launching kampung anti-money politics di Candi Joglo, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan.
Gerakan kampung anti money politics, lanjut Rofiudin, juga terus bergulir dan dilakukan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diharapkan tumbuh kesadaran warga di seluruh Jateng untuk menolak uang dalam setiap perhelatan pemilu
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan selain meluncurkan KAMP di tiga desa itu, juga dibentuk tiga desa pengawasan pemilu yakni di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
"Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan, maka kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang," tutur Fitria.(OL-5)
BMKG mengeluarkan peringatan dini status "Siaga" untuk wilayah pantura Jawa Tengah. Status ini merupakan level tertinggi yang berlaku mulai 21 hingga 31 Januari 2026.
BENCANA angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (21/1/2026) sore. Insiden ini mengakibatkan kerusakan parah.
Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan mencapai 1,25-6 meter dan di perairan utara 1,25-2,5 meter cukup berbahaya terhadap aktivitas pelayaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved