Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah dan Grobogan meluncurkan program Kampung Anti-Money Politics (KAMP) sebagai cara memperbaiki sistem demokrasi yang bebas politik uang. Hal ini pun merupakan bagian persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dan pemilu berikutnya.
Kini, Kabupaten Grobogan memiliki tiga KAMP yakni Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo (Kecamatan Toroh), lalu Dusun/Desa Karangwader (Kecamatan Penawangan) dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo (Kecamatan Toroh).
Gerakan antipolitik uang ini muncul dari masyarakat desa setempat. Mereka bertekad menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilihan di tataran legislatif, pilpres, pilkada maupun pilkades.
"Peran masyarakat sangat lah penting dalam memilih pemimpin bangsa, maka harus sesuai hati nurani untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, bukan karena tergiur uang semata," kata salah seorang warga, Suparmin, Minggu (10/11).
Baca juga: Kampanye Calon Ketum PSSI Diimbau tak Gunakan Politik Uang
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat satu kampung yang menolak politik uang, bahkan gerakan ini tidak hanya dilakukan saat pemilihan presiden atau legislatif saja tapi juga pada pelaksanaan Pilkada dan Pilkades.
"Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan masa depan, karenanya Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melakukan pencegahan," ujar Rofiudin usai melakukan launching kampung anti-money politics di Candi Joglo, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan.
Gerakan kampung anti money politics, lanjut Rofiudin, juga terus bergulir dan dilakukan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diharapkan tumbuh kesadaran warga di seluruh Jateng untuk menolak uang dalam setiap perhelatan pemilu
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan selain meluncurkan KAMP di tiga desa itu, juga dibentuk tiga desa pengawasan pemilu yakni di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
"Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan, maka kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang," tutur Fitria.(OL-5)
POLDA Jateng melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil membongkar sindikat penadah sepeda motor bodong skala besar yang melibatkan jaringan antarprovinsi.
Setelah ambruknya dua banguna ambru, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan atasan, termasuk Dinas Pendidikan Wilayah XII, dan kepala sekolah sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Dalam waktu dekat, sebanyak 308 GPM akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).
Akibat kejadian itu, para korban langsung dievakuasi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk mendapatkan penanganan medis.
Cuaca ekstrem di 24 wilayah Jawa Tengah, termasuk hujan lebat, angin kencang, dan gelombang 1,25–2,5 meter di perairan utara-selatan. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi.
Tragedi pembacokan terjadi di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Semarang. Seorang penjaga toko buah nekat membacok 3 temannya di dalam rumah. Simak kronologinya!
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved