Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ENTAH apa kaitannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sang wakil Akhyar Nasution malah menyinggung proposal bantuan dana kepada pejabat daerah.
Hal itu dia lontarkan saat awak media menanyainya tentang kondisi Pemkot Medan pasca-OTT KPK terhadap Wali Kota Dzulmi Eldin pada Selasa (15/10) malam.
Awalnya, Akhyar mengatakan bahwa seluruh tugas pelayanan masyarakat oleh Pemkot Medan berjalan normal meski untuk sementara tanpa Wali Kota. Dia juga mengimbau aparatur Pemkot Medan untuk bekerja seperti biasa dan menghindari masalah-masalah hukum.
Namun, kemudian entah apa kaitannya dengan OTT KPK terhadap Eldin, arah pembicaraan dia malah mengenai proposal bantuan dana masyarakat kepada pejabat Pemkot.
Baca juga: Wali Kota Ditangkap, Wakil Wali Kota Mengaku belum Tahu Apa-Apa
"Kepada masyarakat tolong juga pejabat-pejabat ini jangan dibebani dengan permohonan bantuan-bantuan dana. Proposal-proposal tolong lah kurangi," tuturnya.
Tekanan suara Akhyar mulai meninggi saat awak media bertanya lebih lanjut mengenai pernyataannya itu. Dengan nada agak ketus dia mengatakan selama masyarakat beranggapan kalau mau minta sumbangan itu kepada pejabat. Hal itu membuat beban bagi pejabat.
"Ayo kita jaga pejabat ini. Penyelenggara negara jangan dibebani dengan hal-hal yang begitu," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini pengajuan bantuan dana tersebut banyak yang tidak sesuai prosedur. "Kamu macam enggak pernah hidup aja di sini," ucapnya. (OL-1)
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Harga cabai merah saat ini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram di sejumlah sentra pasar di Sumut.
Muzakir membeberkan dengan putusan ini maka tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Muzakir mengatakan, Provinsi Aceh dan Sumut damai.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved