Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ENTAH apa kaitannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sang wakil Akhyar Nasution malah menyinggung proposal bantuan dana kepada pejabat daerah.
Hal itu dia lontarkan saat awak media menanyainya tentang kondisi Pemkot Medan pasca-OTT KPK terhadap Wali Kota Dzulmi Eldin pada Selasa (15/10) malam.
Awalnya, Akhyar mengatakan bahwa seluruh tugas pelayanan masyarakat oleh Pemkot Medan berjalan normal meski untuk sementara tanpa Wali Kota. Dia juga mengimbau aparatur Pemkot Medan untuk bekerja seperti biasa dan menghindari masalah-masalah hukum.
Namun, kemudian entah apa kaitannya dengan OTT KPK terhadap Eldin, arah pembicaraan dia malah mengenai proposal bantuan dana masyarakat kepada pejabat Pemkot.
Baca juga: Wali Kota Ditangkap, Wakil Wali Kota Mengaku belum Tahu Apa-Apa
"Kepada masyarakat tolong juga pejabat-pejabat ini jangan dibebani dengan permohonan bantuan-bantuan dana. Proposal-proposal tolong lah kurangi," tuturnya.
Tekanan suara Akhyar mulai meninggi saat awak media bertanya lebih lanjut mengenai pernyataannya itu. Dengan nada agak ketus dia mengatakan selama masyarakat beranggapan kalau mau minta sumbangan itu kepada pejabat. Hal itu membuat beban bagi pejabat.
"Ayo kita jaga pejabat ini. Penyelenggara negara jangan dibebani dengan hal-hal yang begitu," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini pengajuan bantuan dana tersebut banyak yang tidak sesuai prosedur. "Kamu macam enggak pernah hidup aja di sini," ucapnya. (OL-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved