Plh Gubernur Pastikan Pelayanan Masyarakat Indramayu Terjamin

PELAKSANA Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, memastikan tidak ada kekosongan kursi kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Indramayu setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring Bupati Indramayu Supendi.

"Untuk kelangsungan pemerintahan kami yakin tidak ada standar karena pemerintahan ini berjalan karena sistem, karena manajeman, bukan manajer," ujar Uu di Bandung Jawa Barat, Selasa (15/10).

Lanjut Uu, pengganti sementara Supendi yaitu Taufik Hidayat harus siap memimpin roda pemerintahan di Indramayu.

"Sementara manajemen pemerintahan sudah baku, ada tupoksinya masing masing, apalagi wakil bupati Indramayu sudah dilantik beberapa hari ke belakang," katanya.

Uu juga mengimbau masyarakat Indramayu untuk tidak berekspresi berlebih-lebihan dengan adanya OTT ini. Pihaknya juga memastikan, pelayanan pemerintah untuk masyarakat tetap harus berjalan.

"Kepada masyarakat Indramayu tidak usah gusar, tidak usah ada hal yang inilah, kita berjalan seperti biasa saja. Toh pemerintahan juga akan berjalan dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik," terangnya.

Baca juga: Dua Tersangka Baru Korupsi Bandara Lasondre Ditahan Kejari Sumut

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa sejauh ini, pihaknya sudah mengamankan delapan orang sejak malam tadi, terkait OTT di Indramayu. Lima orang di antaranya telah dibawa ke Kantor KPK pada Selasa pagi.

"Total delapan orang (yang diamankan). Unsurnya bupati, ajudan, pegawai, rekanan, dan kepala dinas, serta beberapa pejabat Dinas PU lain," kata Febri.

Febri menerangkan, OTT tersebut dilakukan karena tim KPK menduga telah terjadi praktik suap terkait proyek di Dinas PU setempat.

"Ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas PU," ujar Febri.

Tim juga telah menggeledah Kantor Bupati serta kantor Dinas PU Indramayu. Selain itu, KPK menyita uang yang diduga sebagai suap. (OL-1)