Jumlah TPS Pilkada Cianjur 2020 Bakal Bertambah

JUMLAH tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan bakal bertambah dibanding Pilkada 2018 atau berkurang dari Pemilu 2019. Rata-rata per TPS nanti diprediksi kisaran 400 pemilih.

"Kalau melihat peluang, sepertinya jumlah TPS pada Pilkada 2020 nanti bertambah. Dengan asumsi per TPS sebanyak 400 pemilih, maka jumlahnya sebanyak 4.167 TPS," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Selly Nurdinah, kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).

Pada Pilgub Jabar 2018, jumlah TPS di Kabupaten Cianjur sebanyak 3.921 TPS. Sedangkan pada Pemilu 2019, jumlahnya bertambah menjadi 6.874 TPS.

"Jadi, pada Pilkada 2020 nanti, kita ambil angka tengah-tengah di kisaran 400 pemilih per TPS," jelas Selly.

Prediksi berkurangnya jumlah TPS pada Pilkada 2020 dibanding Pemilu 2019 didasari pertimbangan untuk meningkatkan angka partisipasi. Selain itu, tingkat beban pada Pilkada 2020 tidak serumit pada Pemilu 2019.

"Kalau Pemilu 2019 tingkat beban dan kerumitan cukup memakan tenaga dan pikiran. Nah, kalau pada Pilkada 2020 mudah-mudahan tidak rumit," tutur Selly.

Pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih mencapai 75,52%. KPU menargetkan pada Pilkada 2020, angka partisipasi minimalnya bisa mempertahankan. Namun, secara historis, tren angka partisipasi setiap kali Pilkada di Cianjur terus turun.

"Pada Pilkada 2006 angka partisipasinya di kisaran 70%. Kemudian pada 2010 turun di kisaran 60%, dan pada 2015 lalu turun lagi jadi 56%," terang Divisi Sosialisasi, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman.

Kontradiksinya, kata Rustiman, komitmen untuk mendongkrak angka partisipasi belum ditunjang maksimal anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti. Dari pengajuan awal dana hibah yang disodorkan KPU sebesar Rp83 miliar, Pemkab Cianjur hanya sanggup menyediakan sekitar Rp74 miliar.

"Anggaran sekarang kalau bisa dikatakan tidak optimal. Salah satu upaya mendongkrak partisipasi itu bagaimana sosialisasi yang gencar. Kondisi itu harus juga ditopang dengan anggaran. Tapi kenyataannya, anggaran dana hibah Pilkada ada pengurangan dari ajuan awal sebesar Rp83 miliar," tutur Rustiman.

Rustiman tak memungkiri mendongrak tingkat partisipasi pemilih bukan hanya tugas KPU saja sebagai penyelenggara. Tapi juga butuh bantuan dari berbagai elemen lainnya.

baca juga: Gawai Jadi Ancaman Penurunan Penglihatan Anak-Anak

"Kami tak bisa mengklaim sendiri hasil angka partisipasi yang sudah diperoleh. Ada peran serta elemen lainnya. Memang, secara ideal angka partisipasi pemilih juga tak bisa diukur dari besar atau kecilnya anggaran karena ada peran serta pihak lain. Tapi setidaknya anggaran juga akan menentukan karena berkaitan dengan sosialisasi," ungkapnya. (OL-3)