Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, mengatakan, pihaknya telah menetapkan 5 korporasi lagi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lampung. Kini, sebanyak 14 korperasi telah ditetapkan sebagai dalang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
"Terbaru, Polda Lampung 5 kasus dengan jumlah tersangka korporasi, ada 5 perusahaan dan tersangka perorangan tidak ada," kata Dedi di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
Dia menjelaskan, 5 korporasi yang ditetapkan Polda Lampung sebagai tersangka masing-masing PT Sweet Indo Lampung (SIL), PT Indo Lampung Perkasa (ILP), PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN7), PT Paramitra Mulya Lampung (PML), dan PT Sweet Indo Lampung yang memiliki dua lahan konsesi.
"Korporasi tersebut ada PT SIL, ILP, PML, PM7, dan SIL. PT SIL ada dua laporan, meskipun perusahaan yang sama, karena lahan konsensi berbeda, sehingga satu PT itu dijadikan tersangka atas kepemilikan konsensi 2 lahan berbeda," sebutnya.
Baca juga: Jalur Pendakian Sindoro-Sumbing Ditutup
Dia menambahkan, Polda wilayah telah menetapkan 9 tersangka korperasi yakni Polda Riau telah menetapkan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka. Kemudian, PT Bumi Hijau Lestari (BHL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatra Selatan.
Polda Jambi menetapkan PT Mega Anugerah Sawit (MAS) menyandang status sebagai tersangka Karhutla. Kemudian Polda Kalimantan Selatan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yakni PT Monrad Intan Barakat (MIB) dan PT Borneo Indo Tani (BIT).
Selanjutnya Polda Kalimantan Tengah menetapkan status tersangka kepada PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK).
Sedangkan Polda Kalimantan Barat menetapkan dua tersangka, yang terdiri dari PT Surya Agro Palma (SAP) dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU). (OL-1)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Di HARRIS Sentul City Bogor, perusahaan dapat memanfaatkan lapangan luas yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas team building secara nyaman dan menyenangkan.
Kesadaran akan pentingnya kesiapan data mulai muncul di seluruh spektrum perusahaan, baik skala besar maupun menengah.
PERUSAHAAN aset kripto Indodax menjalin kolaborasi dengan restoran cepat saji KFC Indonesia.
Harumanis Sinergi Utama meresmikan operasionalnya dan memperkenalkan ke publik sebagai salah satu promotor baru, konser diva
AI bukan sekadar implementasi teknologi baru, melainkan membutuhkan kesiapan mendasar mulai dari data, keamanan, jaringan, hingga SDM yang kompeten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved