Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
BUPATI Sikka, Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Roberto Diogo, mengaku lega karena pelaksanaan proyek besar di wilayah Kabupaten Sikka berjalan tepat waktu di bawah kendali TP4D. Bupati Sikka mengaku pihaknya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pelaksanaan proyek pembangungan baik skala besar maupun kecil agar bisa selesai berkualitas dan tepat waktu.
Dengan melibatkan TP4D, Bupati Sikka optimistis penyerapan anggaran di Kabupaten Sikka dapat lebih maksimal.
"TP4D di Kabupaten Sikka dipimpin langsung oleh kejaksaan. Dalam kegiatan tahun 2019, pembangunan di wilayah Kabupeten Sikka, sejak perencanaan dan proses pengadaan hingga pelaksanaan berjalan cukup efektif,” ungkap Fransiskus Roberto Diogo ditemui Media Indonesia, Selasa (17/9) siang.
Baca juga: Gandeng TP4D Pembangunan Jalan Lingkar Utara Berlanjut
Pelibatan TP4D juga diharapkan dapat menuntaskan sejumlah pekerjaan yang mangkrak.
"Dengan adanya pendampingan dan pengawasan langsung oleh TP4D, semua pekerjaan bisa selesai berkualitas dan tepat waktu. Ini kami sudah berkoordinasi, report itu dilakukan setiap 7 hari, sehingga kinerja kerja yang masih minus harus ditargetkan di atas, tidak boleh di bawah target dari rencana mingguan. Proyek terbesar sekarang adalah pembangunan 3 lantai dan basement IGD RS T.C.Hillers Maumere dengan biaya Rp38,5 miliar, proyek ini selalu berkoordinasi dalam pengawasan TP4D dari hari ke hari,“ ujarnya.
Proyek pembagunan IGD RS T.C.Hillers Maumere dengan nomor kontrak 03/PPK /Konst/ 2019, tanggal kontrak 24 juni 2019, jangka waktu 24 juni-31 desember 2019, waktu pelaksanaan 191 hari, sumber dana APBD Kabupeten Sikka dan DAK tahun anggaran 2019, dikerjakan oleh konsultan pengawas PT Sangkuriang dan kontraktor pelaksana PT Wae laku abadi.
Sejauh ini, pencapaian pembangunan IGD RS T.C.Hillers Maumere di atas target dan sudah mencapai kurang lebih 22% dari proses pembangunan awal.
"Dari target pembagunan IGD RS T.C.Hillers Maumere mempunyai kelebihan 2% itu yang kita jaga, sehingga dalam rincian item pekerjaan lebih dari 20%, pekerjaanya bisa dipisahkan karena pembangunannya menggunakan rangka baja," tuturnya.
Saat ini, pembangunan yang di bawah pengawasan TP4D seperti pembangunan gedung dan pembangunan infrastruktur jalan.
"Kami selalu panggil, kalau pekerjaannya di bawah target mingguan belum tercapai kita selalu memberikan teguran, kalau pekerjaannya berkurang harus segera diperpanjang jam kerjanya," pungkasnya.(OL-5).
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Eka Safitra ialah jaksa yang menjadi anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Namun, terang dia, dalam perkembangannya justru muncul keluhan, seperti adanya oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
Keberadan TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan materi memperkaya diri sendiri.
Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji bakal melanjutkan program dan kinerja yang telah dikerjakan HM Prasetyo. Kebijakan yang akan dilanjutkan tersebut antara lain program tim pengawal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved