Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menuturkan menambah kekuatan 100 personel TNI untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Penambahan personel ini untuk memadamkan api di area kilang minyak milik Pertamina di Dumai.
"Terdapat lima sumur kilang minyak milik Pertamina dan titik kebakaran mendekati kilang tersebut," terang Doni ketika ditemui di Jakarta, kemarin.
Doni dihubungi setelah mengikuti rapat pengendalian karhutla di Kantor Kemenko Polhukam.
Menurut Doni, penambahan personel hanya untuk wilayah Riau. Pasalnya, di tiap provinsi yang mengalami karhutla telah ada 1.512 personel yang terdiri atas 1.000 anggota TNI, 200 anggota Polri, 312 petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), organisasi perangkat daerah, dan masyarakat yang direkrut untuk membantu melakukan pemadaman.
Doni menuturkan, selain penambahan personel, jumlah helikopter juga ditambah dari 2 menjadi 4 unit. Meski demikian, api belum juga padam.
Menurut dia, pemadaman itu terkendala masalah lahan gambut. Ketika lahan gambut terbakar, api baru bisa padam setelah seminggu kemudian.
"Pemadaman lahan gambut luar biasa sulitnya, jadi harus dengan segenap upaya dan daya bekerja sama masyarakat mencegahnya," tuturnya.
Doni menyampaikan bahwa Provinsi Riau menjadi wilayah terparah karhutla di lahan gambut. Total lahan yang terbakar mencapai 49 ribu hektare, yang 40 ribu hektare di antaranya merupakan lahan gambut. Kabut asap yang ditimbulkan juga pekat.
Doni mengatakan sudah meminta BPBD untuk menyiapkan kembali masker guna didistribusikan ke daerah yang dilanda kabut asap parah.
Untuk memperbaiki kualitas udara, hujan buatan sudah dilakukan di Sumatra. Namun, upaya itu beberapa kali gagal. Pasalnya, kata Doni, di Sumatra sama sekali tidak ada hujan dan kemarau berlangsung cukup panjang.
Sementara itu, Ditjen Gakkum KLHK melakukan penyegelan terhadap lahan seluas 4,25 hektare konsesi perusahaan kelapa sawit asal Malaysia PT Adei Plantation di Kabupaten Pelalawan, Riau, kemarin.
Tindakan ini menambah daftar perusahaan yang disegel menjadi 11 perusahaan.
"Ini bukti keseriusan kami dalam menindak kasus karhutla," jelas Direktur Penindakan PPLH Gakkum KLHK Sugeng Riyanto.(Tim/X-10)
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
BNPB mencatat 140 kejadian bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Hingga Senin (19/1), banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dengan Tinggi Muka Air (TMA) bervariasi antara 10 hingga 200 sentimeter.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
BANJIR dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah memutus akses jalan masyatakat dan merusak rumah warga.
SEBANYAK 23 anggota TNI dikabarkan menjadi bagian dari 82 orang yang hilang akibat tertimbun longsor Cisarua Bandung Barat. Kodam III/Siliwangi menyatakan tengah menelusuri informasi itu.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved