Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten/Kota se-Sumut, serta perbankan dan pemangku kepentingan lainnya telah melaksanakan 'Kick Off Forum Sistem Pembayaran Sumatra Utara' di Grand Ballroom, Hotel Adimulia Medan, Senin (9/9).
Forum Sistem Pembayaran merupakan sebuah wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan digital di Sumut yang bertujuan untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital di Sumut secara merata demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan ketidakpastian global yang ada.
"Forum ini memiliki tiga pilar, yaitu community atau penguatan jejaring dan koordinasi berbasis komunitas, database, atau sharing data non-confidential sehingga perencanaan perluasan elektronifikasi dapat terukur dan sesuai sasaran serta research atau integrasi kajian tentang isu-isu terkini di bidang sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan stakeholder lainnya," ujar Andi dalam paparannya, Senin.
Setelah pelaksanaan kick off tersebut, kegiatan Forum SP akan dilanjutkan dengan pembahasan rinci setiap topik dalam forum, baik topik Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Bantuan Sosial Non-Tunai pada Oktober, serta topik Elektronifikasi Transaksi Sektor Ritel, Transportasi, dan Pariwisata pada November mendatang.
Baca juga: Siswa dan Tenaga Pendidik Harus Gunakan Masker
Melalui forum tersebut, BI berharap dapat berkolaborasi bersama menyusun program kerja lebih rinci, mekanisme koordinasi dan monitoring, ketersediaan perda, serta menerapkan proyek percontohan maupun replikasi program kerja untuk meningkatkan digital payment di Sumut.
Dalam sambutannya, Asisten Pembangunan Pemprov Sumut, Jumsadi Damanik, mewakili Gubernur Sumut, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BI selaku penyelenggara kegiatan serta penggagas lahirnya Forum Sistem Pembayaran ini dan berharap seluruh stakeholder mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi era ekonomi digital guna mendorong perekonomian Sumut.
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Seminar Ekonomi dan Keuangan Digital dengan narasumber Lis Sutjiati (Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika), Teuku Parvinanda Andri (VP Head of Regional Affairs Gojek), Bima Laga (AVP Public Policy Bukalapak), serta Waasi Sumitardja (VP Digital Banking Product Head) yang membahas secara terperinci arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan digital yang dicanangkan oleh pemerintah pusat serta kolaborasi dan kontribusi masing-masing pemain ekonomi digital baik dari fintech, perbankan, e-commerce dan online transportation/delivery.
Kegiatan itu dihadiri oleh lebih dari 325 orang yang terdiri atas pimpinan OPD khususnya BPKAD, BPPRD, Disperindag, Dishub, Perbankan, akademisi, pelaku teknologi finansial, startup, asosiasi, serta stakeholder ekonomi digital lainnya. (RO/OL-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved