Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
IKATAN Keluarga Alumni Universitas Riau menyatakan akan melakukan gugatan massal atau class action terhadap kepala daerah, sejumlah menteri seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Presiden RI, karena kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Bahkan yang terjadi saat ini adalah bencana asap yang merugikan masyarakat.
"Mulai dari Presiden, Menteri KLHK, Menteri BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Riau sampai Bupati dan Wali Kota se-Riau sebagai tergugat dalam class action ini. Gugatan class action ini sesuai perundang-undangan bisa dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Kita ambil bagian untuk itu," kata Ketua Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA Unri), Fitrianedi dalam keterangannya, Selasa (10/9).
Ia menjelaskan, alasan gugatan massal tersebut karena pemerintah lalai untuk mencegah karhutla di Riau, sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap sudah terjadi hampir dua bulan dan hingga hari ini makin berbahaya.
Gugatan kelompok tersebut, sesuai perundang-undangan, akan menuntut ganti rugi atas derita yang ditimbulkan. Sehingga nanti, sekecil apapun dampak kerugian harus diganti rugi oleh tergugat.
"Gugatan class action ini kepada Presiden, menteri sampai jajarannya di pemerintah daerah. Kami meminta hakim nanti dalam memutuskan perkara hukumnya, memerintahkan untuk memenuhi kerugian yang diderita para korban asap. Maka dari itu kami mengajak seluruh korban asap untuk mau ikut membuat pengaduan. Sehingga gugatan ini kuat dan membuat para tergugat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
baca juga: Nelayan Ditabrak Kapal Cepat Ditemukan Meninggal
Ia mengatakan materi gugatan akan mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No. 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla untuk memperkuat materi gugatan. Korban asap karhutla dapat menyampaikan pengaduannya ke nomor 082285356253 atau mendatangi Kantor IKA FH di Kampus Unri Gobah, Pekanbaru. (OL-3)
Tiga PBPH yang disegel yaitu milik PT DRT di Kabupaten Rokan Hilir dengan area yang terbakar seluas lebih kurang 75 hektare berada di areal gambut Kawasan hutan produksi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi akibat cuaca panas.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Jadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terus meluas.
KENDATI sebagian wilayah Jambi tiga hari terakhir hingga Minggu (3/8), Jambi kerap diguyur hujan lebat, Tim Satgas Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Provinsi Jambi.
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
KEMARAU panjang semakin berlanjut menyelimuti kawasan Provinsi Aceh.
Masyarakat NTT diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang bersifat kering. Angin kencang ini berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
MUSIM kemarau menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Krisis air bersih terjadi di Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, yang terdampak
TIGA daerah di Jawa Timur dalam status siaga darurat kekeringan akibat kemarau yang mulai melanda.
Di beberapa titik seperti Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, kondisi kering telah berlangsung lebih dari lima bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved