Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Keluarga Alumni Universitas Riau menyatakan akan melakukan gugatan massal atau class action terhadap kepala daerah, sejumlah menteri seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Presiden RI, karena kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Bahkan yang terjadi saat ini adalah bencana asap yang merugikan masyarakat.
"Mulai dari Presiden, Menteri KLHK, Menteri BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Riau sampai Bupati dan Wali Kota se-Riau sebagai tergugat dalam class action ini. Gugatan class action ini sesuai perundang-undangan bisa dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Kita ambil bagian untuk itu," kata Ketua Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA Unri), Fitrianedi dalam keterangannya, Selasa (10/9).
Ia menjelaskan, alasan gugatan massal tersebut karena pemerintah lalai untuk mencegah karhutla di Riau, sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap sudah terjadi hampir dua bulan dan hingga hari ini makin berbahaya.
Gugatan kelompok tersebut, sesuai perundang-undangan, akan menuntut ganti rugi atas derita yang ditimbulkan. Sehingga nanti, sekecil apapun dampak kerugian harus diganti rugi oleh tergugat.
"Gugatan class action ini kepada Presiden, menteri sampai jajarannya di pemerintah daerah. Kami meminta hakim nanti dalam memutuskan perkara hukumnya, memerintahkan untuk memenuhi kerugian yang diderita para korban asap. Maka dari itu kami mengajak seluruh korban asap untuk mau ikut membuat pengaduan. Sehingga gugatan ini kuat dan membuat para tergugat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
baca juga: Nelayan Ditabrak Kapal Cepat Ditemukan Meninggal
Ia mengatakan materi gugatan akan mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No. 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla untuk memperkuat materi gugatan. Korban asap karhutla dapat menyampaikan pengaduannya ke nomor 082285356253 atau mendatangi Kantor IKA FH di Kampus Unri Gobah, Pekanbaru. (OL-3)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif.
Dari sebanyak 8 lokasi Karhutla di Riau, wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang cukup luas terdampak.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Jumat (13/2) yang berlaku hingga 30 November 2026 mendatang.
KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau terus meluas dan bahkan telah menembus hingga 745,5 hektare (ha).
JUMLAH titik panas atau hotspot sebagai indikator karhutla di Riau terus melonjak. Berdasarkan pantauan terakhir satelit ditemukan sebaran titik panas yakni 336 di sumatra
MASYARAKAT wilayah Cirebon, yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu dilanda suhu panas beberapa hari terakhir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 8 Oktober 2025. Pekan pertama Oktober, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki masa peralihan.
KEMARAU panjang semakin berlanjut menyelimuti kawasan Provinsi Aceh.
Masyarakat NTT diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang bersifat kering. Angin kencang ini berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
MUSIM kemarau menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Krisis air bersih terjadi di Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, yang terdampak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved