Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem berhasil meraih lima kursi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada periode 2014-2019 yang hanya mendapatkan dua kursi dari jumlah 50 kursi legislatif di Kabupaten Banyuwangi.
"Alhamdulillah masyarakat Banyuwangi masih percaya kepada kami sehingga kami terpilih," ujar anggota DPRD Banyuwangi terpilih dari Partai NasDem, Ali Mustofa kepada Media Indonesia di sela-sela pelantikan anggota dewan, Rabu (21/8).
Ali Mustofa merupakan anggota legislatif periode 2014-2019 dan terpilih lagi pada periode 2019-2024, dengan perolehan suara 5.000 suara.
"Ke depan kami bersama teman-teman lainnya akan mewarnai Banyuwangi. Untuk itu harus berbuat yang terbaik demi kemajuan Banyuwangi ke depan, "katanya.
Kader NasDem lainnya, Agung Setyo Wibowo. Ia juga terpilih kedua kalinya di wilayah dapil 4, yang meliputi kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, Pesanggaran dan Tegalsari. Ia mengatakan selama menjadi anggota legislatif di wilayah kerjanya, banyak progam yang belum terselesaikan. Sehingga terpilinya di periode ke-2 ini, menjadi tanggung jawab moral yang harus segera ia tuntaskan. Agar NasDem menjadi partai harapan rakyat, sehingga kedepan kursi pimpinan NaDem bertambah lagi.
"Pekerjaan rumah kami masih banyak yang belum diselesaikan. Saya akan terus berusaha lebih baik dari periode sebelumnya," janji Agung.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NasDem Banyuwangi, Supriyadi berharap kader yang duduk di kursi pimpinan bisa membawa perubahan bagi Banyuwangi ke depan.
"Ini sudah sesuai dengan harapan kami semua di Banyuwangi. Mudah-mudahan ini awal yang baik juga buat NasDem ke depan. Dan insya allah dalam waktu dekat ini akan ada bimtek. Sambil menunggu sekolah kader yang diadakan pusat," tambah Supriyadi.
baca juga: 267 Perusahaan Tambang di Sulteng Belum Bayar Royalti
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi telah menetapkan secara resmi 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari hasil penetapan KPU Banyuwangi, diantara Partai PDI 12 kursi, PKB 9 kursi, Demokrat 6 kursi Gerinda 6 kursi, Golkar 5 kursi, NasDem 5 kursi, PPP 4 kursi, Sementara untuk Hanura dan PKS masing-masing mendapat 2 kursi. (OL-3)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved