Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BIROKRASI yang berbelit-belit dinilai sebagai faktor utama tidak maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Padahal, dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang tinggi, potensi PAD daerah tersebut sangat banyak untuk bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Saya ingin memangkas birokrasi karena dari dulu sampai sekarang, masalah ini jadi penghambat PAD dan investor. Birokrasi memang terlalu berbelit-belit," kata anggota DPRD Jabar 2019-2024 termuda Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, 22. di Bandung, Selasa (20/8).
Pemuda yang masih menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Bandung dan akrab disapa Rey itu kerap merasakan berbelit-belitnya birokrasi karena ia telah lama merintis usaha. Masalah itu terutama menyangkut perizinan.
Ia mencontohkan berbelit-belitnya birokrasi ketika memulai usaha di Kabupaten Subang yang merupakan daerah pemilihannya. Selain faktor birokrasi, hambatan lain yang dihadapi ialah banyak orang dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ingin ikut campur dalam bisnisnya.
"Terlalu banyak yang ikut campur tangan. Contohnya di Subang. Banyak LSM," katanya. Akibatnya, lanjut Rey, banyak investor yang mengurungkan niat usaha di wilayah itu sehingga potensi PAD pun hilang.
Selain memangkas birokrasi, khususnya perizinan, peningkatan PAD di Jabar bisa dilakukan dengan memaksimalkan sektor pariwisata. Ia meyakini provinsi ini memiliki banyak objek wisata yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik.
Apalagi, tuturnya. wilayah Jabar memiliki panorama alam yang indah, di dataran rendah, pegunungan, dan laut.
Namun, pemanfaatan alam sebagai objek wisata hingga kini belum maksimal karena buruknya infrastruktur menuju lokasi. "Tidak mengherankan bila banyak warga yang tidak tahu, atau enggan untuk menuju lokasi wisata," katanya.
Atasi hambatan
Oleh karena itu, ujar Rey, pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah menjangkau lokasi wisata harus dilakukan. "Pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan jika ingin memaksimalkan pariwisata untuk meraup PAD yang lebih tinggi. Saya juga mendukung upaya Pak Gubernur yang akan memaksimalkan objek wisata," katanya.
Sebagai legislator, ia segera berkoordinasi dengan pemerintah agar berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan perolehan PAD bisa diatasi.
Anggota DPRD Brebes, Jawa Tengah, Nizwar Alvisyahrin, 26, menyatakan akan mengakomodasi kebutuhan kaum muda yang dinilai masih kurang di Kabupaten Brebes, antara lain sarana dan prasarana olahraga. "Saya akan memperjuangkan kepentingan yang terkait dengan anak-anak milenial," ucapnya Nizar.
Selain sarana olahraga, katanya, yang harus diperjuangkan bagi kaum muda ialah fasilitas berkesenian.
Sementara itu, anggota DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Fathan Nur Arifin, 24, menyatakan, setelah terpilih, ia akan fokus memperjuangkan hak-hak rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengungkapkan, daerahnya, khususnya daerah pemilihan V, merupakan wilayah perkebunan.
Di wilayah itu hanya sedikit pemuda yang mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas mereka, ujarnya, dalam waktu dekat ia akan membentuk kelompok-kelompok pelatihan pemuda. (UA/JI/AD/N-1)
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
Courtyard by Marriott Bandung Dago merupakan hotel strategis di Bandung yang terletak di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 33 yang dikenal dengan sebutan Dago.
Dalam upaya memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan, The Luxton Bandung mempersembahkan paket spesial yang dirancang untuk memanjakan para tamu dengan berbagai manfaat eksklusif.
Jenama skincare lokal asli Bandung yaitu JGlow menjadi salah satu pelaku usaha yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa bergabung sebagai mitra.
EKN berkomitmen memfasilitasi masyarakat Jabar, terutama Kota Bandung agar mudah menjangkau kendaraan yang hemat, bebas polusi dan sesuai dengan perkembangan teknologi otomotif terbaru.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Kabupaten Bandung memperoleh nilai 83,67 dengan predikat A- untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
RENCANA penghapusan eselon III dan IV telah mewacana sejak diungkap pada pelantikan para pembantu Presiden pada Rabu (24/10) lalu.
Pengungkapan dua kasus ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
Kedua jabatan itu diketahui masing-maisng merupakan Eselon III dan IV di tingkat daerah.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 sesuai janjinya tanpa dikenai pemotongan.
Deklarasi itu menindaklanjuti janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved