DPRD di Jabar belum Peduli Lingkungan

ANGGOTA DPRD periode 2019-2024 tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar) dinilai kurang memiliki perhatian terhadap lingkungan. Padahal, kondisi alam di tatar Parahyangan itu sudah mengkhawatirkan akibat pembangunan yang tidak terkontrol.

Menurut anggota Dewan Dae rah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar Dadan Ramdan, karena komposisi dewan saat ini kurang memiliki perhatian terhadap lingkungan, mereka belum memberi angin segar, terutama terhadap perbaikannya.

Ia menyebutkan, dari nama-nama anggota legislatif yang muncul, hampir tidak ada yang memiliki rekam jejak terkait dengan lingkungan.

“Di provinsi, kabupaten, dan kota, sebagian besar atau sekitar 60%-70% anggota dewan baru. Mereka secara umum memang tidak memiliki sensitivitas atau track record dalam perjuangan lingkungan hidup,” kata Dadan di Bandung, kemarin.

Menurutnya, hal tersebut tidak menggemberikan karena berdasarkan catatan, Jabar mengalami darurat lingkungan hidup dan daerah aliran sungai (DAS). Tidak mengherankan bila indeks lingkungan provinsi itu berada di peringkat ketiga terbawah.

“Indeks lingkungan hidup Jawa Barat sangat buruk dalam lima tahun terakhir,” katanya. Oleh karena itu, ia meminta anggota dewan 2019-2024 agar mengedepankan aspek lingkungan dalam mengawasi dan mendorong kebijakan pemerintah.

Janji Emil

Walhi berharap, selama lima tahun ke depan, dewan be kerja dengan keberpihakan terhadap lingkungan. Anggota DPRD Provinsi Jabar yang akan dilantik bulan depan itu juga diminta mengingatkan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berjanji akan memperbaiki kondisi lingkungan.

Ketika kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar pada 2018, lanjut Dadan, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sudah menandatangani kontrak politik dengan Walhi terkait dengan perbaikan lingkungan.

Beberapa hal yang disepakati mereka yang kini memimpin Jabar itu, antara lain moratorium izin pertambangan di kawasan hutan, menjalankan ekonomi bersih, mengatasi pencemaran limbah industri dan domestik, moratorium izin properti di lahan pertanian produktif, hingga perlindungan resapan air.

“Waktu itu Pak Uu (kini Wakil Gubernur Jabar) juga sudah menandatangani komitmen untuk menambah anggaran lingkungan menjadi 5%-10%,” katanya.

Anggaran tersebut, ujar Dadan, bisa digunakan untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis di sejumlah kawasan hulu DAS, penanganan sampah domestik, reklamasi eks lahan-lahan tambang, dan memperkuat penegakan hukum lingkungan.

“Kami berharap dewan baru bisa menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan yang prolingkungan. Kami juga berharap mereka aspiratif terhadap pegiat lingkungan yang mengadukan permasalahan-permasalahan sengketa lingkungan,” katanya. (N-1)