Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan masa operasi Satgas Tinombala kembali diperpanjang selama enam bulan ke depan.
Penambahan masa tugas tersebut dilakukan sejak Juli 2019.
"Operasi Satgas Tinombala diperpanjang enam bulan dari Juli hingga Desember," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/7).
Padahal, sebelumnya Satgas Tinombala hanya diberi penambahan masa tugas tiga bulan.
Menurut Dedi, hingga saat ini upaya pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Ali Kalora masih terus dilakukan dengan pengepungan secara ketat di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Ali Kalora.
Baca juga: Orangutan Kelaparan Rusak Kebun Nanas Warga Sampit
Pihaknya optimistis satgas mampu melumpuhkan kelompok ini. Pasalnya jumlah amunisi, senjata, logistik kelompok ini sudah berkurang dan wilayah keberadaannya pun dinilai sudah semakin sempit.
Mantan Wakapolda Kalteng ini menyebut saat ini keberadaan Ali Kalora terdeteksi sudah jauh dari tempat tinggal penduduk sehingga apabila terjadi pergerakan dari kelompok Ali Kalora, maka Satgas Tinombala akan mengetahuinya.
"Mereka sudah berada di daerah pegunungan yang jauh dari perdesaan, jadi jika ada pergerakan sedikit, langsung ketahuan," kata Dedi.
Kelompok Mujahidin Timur pimpinan Ali Kalora diduga bersembunyi setelah membunuh ayah dan anak di daerah Parigi Moutong, Sulteng. Ali Kalora dkk diduga kini hanya memiliki senjata satu laras panjang dan dua laras pendek rakitan. (OL-1)
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
Sejak kelahirannya pascakemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami perubahan posisi dan peran seiring dinamika politik kekuasaan. Dari institusi keamanan yang pernah berada di bawah kementerian dan menyatu dengan militer, hingga menjadi lembaga sipil profesional langsung di bawah Presiden, perjalanan Polri kini kembali diuji oleh wacana penempatannya di bawah kementerian, sebuah gagasan yang menuai penolakan keras karena dinilai mengancam semangat reformasi dan independensi penegakan hukum.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
HUJAN deras mengguyur Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (11/1). Curah hujan tinggi membuat empat desa tergenang.
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
Filosofi siaga sebelum bencana harus menjadi budaya kerja sekaligus budaya hidup
ATLET asal Sulawesi Tengah, Brigpol Akyko Micheel Kapito, dipastikan memperkuat tim nasional Teqball Indonesia pada Sea Games Thailand 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved