Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan masa operasi Satgas Tinombala kembali diperpanjang selama enam bulan ke depan.
Penambahan masa tugas tersebut dilakukan sejak Juli 2019.
"Operasi Satgas Tinombala diperpanjang enam bulan dari Juli hingga Desember," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/7).
Padahal, sebelumnya Satgas Tinombala hanya diberi penambahan masa tugas tiga bulan.
Menurut Dedi, hingga saat ini upaya pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Ali Kalora masih terus dilakukan dengan pengepungan secara ketat di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Ali Kalora.
Baca juga: Orangutan Kelaparan Rusak Kebun Nanas Warga Sampit
Pihaknya optimistis satgas mampu melumpuhkan kelompok ini. Pasalnya jumlah amunisi, senjata, logistik kelompok ini sudah berkurang dan wilayah keberadaannya pun dinilai sudah semakin sempit.
Mantan Wakapolda Kalteng ini menyebut saat ini keberadaan Ali Kalora terdeteksi sudah jauh dari tempat tinggal penduduk sehingga apabila terjadi pergerakan dari kelompok Ali Kalora, maka Satgas Tinombala akan mengetahuinya.
"Mereka sudah berada di daerah pegunungan yang jauh dari perdesaan, jadi jika ada pergerakan sedikit, langsung ketahuan," kata Dedi.
Kelompok Mujahidin Timur pimpinan Ali Kalora diduga bersembunyi setelah membunuh ayah dan anak di daerah Parigi Moutong, Sulteng. Ali Kalora dkk diduga kini hanya memiliki senjata satu laras panjang dan dua laras pendek rakitan. (OL-1)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved