Dinilai Jadi Penyebab Kegaduhan Politik, Bupati HST Didemo

PULUHAN massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah. Mereka mempertanyakan kinerja Bupati Akhmad Chairansyah. Salah satu yang menjadi sorotan pendemo ialah masalah kekosongan jabatan wakil bupati.

Aksi unjuk rasa berlangsung Senin (29/7) sekitar pukul 11.00 Wita di depan Kantor Bupati HST. Aparat kepolisian dari Polres HST dan Satpol PP berjaga mengamankan aksi unjuk rasa damai tersebut.

Yadi Guntur, Ketua Pelaksana Harian Gepak HST yang menjadi koordinator aksi lapangan unjuk rasa, menegaskan, pihaknya meminta Bupati HST untuk segera mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati HST agar roda pemerintahan kabupaten dapat berjalan normal dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.

"Ada semacam kegaduhan politik yang terjadi sebab terkesan bupati dalam tekanan pihak tertentu sehingga masalah pengisian jabatan wakil bupati ini tidak kunjung selesai," tegasnya.

Baca juga: Agar Proteksi Kesehatan tidak Terputus

Para pengunjuk rasa juga meminta Bupati HST untuk fokus bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat tanpa beban dan tekanan pihak tertentu. Meminta Bupati memutus mata rantai korupsi di HST dengan tidak melakukan pengaturan proyek hanya untuk kelompok tertentu saja serta tidak melakukan jual beli jabatan dalam pengisian jabatan maupun mutasi pegawai di lingkungan Pemkab HST.

Selain itu, bupati diminta untuk tidak memberikan persetujuan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Meratus demi penyelamatan masyarakat dari ancaman kerusakan lingkungan dan bencana seperti banjir dan longsor.

Seperti diberitakan, Bupati HST saat ini Akhmad Chairansyah ialah Wakil Bupati yang menggantikan Bupati terdahulu Abdul Latif yang tersandung kasus suap proyek dan terkena OTT oleh KPK beberapa waktu lalu.

Perwakilan pengunjuk rasa sempat berdialog dengan Bupati Akhmad Chairansyah yang didampingi sejumlah pejabat daerah setempat. Kepada para pendemo bupati justru meminta agar tidak melakukan aksi unjuk rasa karena akan menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Sebelumnya, LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen KPK-APP mengancam akan berunjuk rasa jika polemik pengisian jabatan wakil bupati HST ini tidak kunjung selesai. (OL-1)