8.174 Jiwa di 11 Desa di Kabupaten Sukabumi Terdampak Kekeringan

SEBANYAK 8.174 jiwa atau 2.983 kepala keluarga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengalami krisis air sebagai dampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menanggulangi kondisi tersebut dengan menyalurkan bantuan air bersih.

"Sejauh ini, hasil laporan di lapangan, krisis air bersih yang dialami warga terjadi di 11 desa di 7 kecamatan," terang Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (21/7).

Ke-11 wilayah yang dilaporkan mengalami krisis air bersih yakni Desa Cisaat di Kecamatan Cicurug, Desa Cidadap di Kecamatan Cidadap, Desa Karangjaya, Cijurey, dan Gegerbitung di Kecamatan Gegerbitung, Desa Nangela di Kecamatan Tegalbuleud, Desa Mekarmukti dan Waluran Mandiri di Kecamatan Waluran, Desa Sukamulya di Kecamatan Cikembar, serta Desa Kebonmanggu dan Cibolang di Kecamatan Gunungguruh.

"Kami bantu penyaluran air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan. Kami sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak hampir 30 ribu liter," ujarnya.

Daeng mengatakan data tersebut sifatnya dinamis. Bisa jadi jumlah wilayah dan warga yang terdampak bertambah.

Baca juga: Meluas, Karhutla di Pekanbaru Capai 15 Hektare

"Kami terus memantau perkembangan di lapangan. Setiap laporan kami catat dan tindak lanjuti," tuturnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Maman Suherman, menambahkan, BPBD akan bergerak menyalurkan bantuan air bersih saat ada pelaporan resmi dari desa atau kecamatan.

"Penyaluran bantuan air bersih ini berdasarkan pengajuan dari desa yang terdampak kekeringan," sebutnya.

Tahun lalu, kekeringan sebagai dampak kemarau terjadi di 64 desa tersebar 28 kecamatan. Tahun ini BPBD pun mewaspadai potensi kekeringan tak jaug berbeda dengan tahun lalu.

Maman menyebutkan Kabupaten Sukabumi belum menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Penetapan status masih menunggu rapat koordinasi di tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Belum (ada penetapan). Kami masih menunggu dulu rakor di provinsi dengan BMKG. Sampai sekarang belum ada undangan," tandasnya. (OL-1)