Pemprov NTT Perjuangkan Penutupan dan Ambil Alih Pulau Komodo

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersikukuh untuk merealisasikan penutupan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat.

"Sesuai komitmen gubernur, intinya memulihkan dan melakukan konservasi terhadap TNK," kata Kepala Dinas Pariwisata NTT Wayan Darmawa kepada Media Indonesia, Rabu (17/7).

Sehingga, dia memastikan akan membawa agenda tersebut dalam pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Turut berangkat untuk membahas itu ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT Ferdi Kapitan.

"Prosesnya mulai hari ini. Salah satu tema yang dibahas ialah persiapan, pengkajian, dan pengelolaan dan lainnya," kata Wayan Darmawa.

Baca juga: Warga Desa Komodo Menolak Penutupan dan Dipindah

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat telah menyampaikan usulan penutupan TNK selama satu tahun. Meskipun, sejumlah pulau di kawasan TNK yang menjadi habitat satwa komodo (Veranus Komodoensis) tidak ditutup.

Selain penutupan sementara, sambung Wayan Darmawa, Pemprov NTT juga ingin mengambil alih pengelolaan TNK yang saat ini ditangani pemerintah pusat.

Untuk itu, tambah Wayan Darmawa, NTT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar di APBD yang akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan penataan, serta merekonstruksi vegetasi habitat yang hilang.

"Karena komodo adalah aset dan salah satu keajaiban dunia, kalau hilang, kita kehilangan aset dunia. Yang kita dorong adalah mengembalikan komodo sesuai karakter aslinya," tandasnya.

Wayan Darmawa menambahkan salah satu persolan yang saat ini dihadapi komodo  ialah penurunan kualitas lingkungan dan persoalan sampah plastik. "Sampah plastik juga berpengaruh dengan komodo. Karena itu dilakukan penataan," kata dia. (X-15)