Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Kotabaru terpuruk akibat cuaca buruk berlangsung cukup lama yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Hal ini berpengaruh pada banyaknya anak nelayan usia sekolah yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah.
Seperti penuturan Nahriah warga kampung nelayan Desa Rampa, Kotabaru, yang mengaku kesulitan membiayai anaknya bernama Ira untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP setelah lulus SD.
"Saya sebenarnya ingin Ira tetap sekolah, tapi kami tidak punya biaya. Sedangkan bapaknya sudah satu bulan lebih sejak Ramadhan tidak melaut, cuaca sedang tidak baik," cerita Nahriah.
Menurut Nahriah, perlu biaya Rp700 ribu hingga Rp1,5 juta untuk mendaftar SMP. Keinginan kuat Ira untuk melanjutkan sekolah terhalang ketiadaan biaya orang tuanya. Nama lengkap bocah itu, Ria Ira Wati. Ia adalah salah satu anak Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
Kehidupan nelayan di Desa Rampa memang cenderung memprihatinkan. Banyak dari mereka yang terlilit hutang karena hasil laut yang tak tentu. Akibatnya, anak-anak mereka terpaksa putus sekolah karena keluarga tidak memiliki biaya.
Baca juga: KKP Alokasikan 40% Beasiswa untuk Anak Nelayan
Sejak April 2019, Masyarakat Relawan Indonesia dan Aksi Cepat Tanggap (MRI-ACT) Kalsel melakukan pendampingan anak-anak Desa Rampa Rumah Belajar. Setiap pekan, para relawan melakukan pendampingan belajar kepada sekitar 40 orang anak nelayan.
Keinginan Ira melanjutkan sekolah ini disampaikan kepada Founder Rumah Belajar Desa Rampa Wahyuningsih dan Masyarakat Relawan Indonesia Kotabaru.
"Kebanyakan anak laki-laki membantu orang tua bekerja ke laut. Yang perempuan kebanyakan dinikahkan, meski usia mereka masih sangat muda," ungkap Wahyuningsih.
ACT Kalsel berikhtiar membantu sejumlah anak nelayan tersebut. Saat ini, Ira menjadi anak didik yang diikhtiarkan melanjutkan sekolah dan didaftarkan ke SMP.
"Alhamdulillah melalui Rumah Belajar, kami bisa menjaga semangat anak-anak di sana untuk terus menggantungkan cita setinggi-tingginya," jelas Ketua MRI Kotabaru Hamas Al Qasam.
Hamas berharap puluhan anak yang saat ini mereka dampingi bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Selain membantu anak-anak agar tidak putus sekolah, ACT Kalsel juga akan membantu renovasi Rumah Belajar milik Wahyuningsih.(OL-5)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Amartha Fellowship Bootcamp diikuti oleh 60 penerima beasiswa dan berlangsung selama empat hari.
Universitas Budi Luhur (UBL) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga nasional sekaligus membawa pendidikan tinggi Indonesia ke panggung dunia.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung besaran dana beasiswa yang akan dikembalikan oleh alumni Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved