Pemkot Denpasar Gelar Sidak di Pelabuhan Benoa

PEMKOT Denpasar melakukan penertiban terhadap penduduk pendatang pascamudik atau arus balik. Penertiban dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan pendatang illegal di wilayah Kota Denpasar.  

Tim Gabungan terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, Sat Pol PP, Kepolisian, dan KPKL. Tim gabungan kembali menggelar sidak penduduk pendatang yang menyasar Pelabuhan Benoa pada Jumat (7/6) sore hingga malam.

Pelaksanaan sidak kali ini masih dalam rangkaian arus mudik lebaran dan menyasar Kapal Penumpang AWU yang membawa sedikitnya 800 penumpang.

Dari kegiatan tersebut berhasil dipetakan sebanyak 54 orang dengan identitas non-KTP Elektronik serta tidak mengantongi identitas kependudukan. Namun, mereka dilepaskan lantaran terdapat penjamin.

Baca juga: Strategi Arus Balik: Atur Rest Area Hingga Tutup GT Palimanan

Sedangkan lima orang diserahkan ke Sat Pol PP lantaran tidak mengantongi identitas, sehingga keseluruhnya berjumlah 59 orang.

Turut ditemukan pula dua ekor ayam yang dibawa penumpang dan langsung dikarantina oleh pihak pelabuhan.

Kadis Dukcapil Kota Denpasar I Dewa Gede Juli Artabrata didampingi Kabid Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Denpasar Ni Luh Lely Sriadi saat dikonfrimasi, Sabtu (8/6), mengatakan penataan penduduk pendatang harus dilakukan untuk mengantisipasi penduduk yang ilegal serta mengetahui jumlah pendududuk Kota Denpasar sebelum dan pascaarus mudik Lebaran 2019.

“Total 59 orang yang didata ini tidak mengantongi KTP-E, tetapi ada yang membawa KTP Non Elektronik, Kartu Keluarga, dan bahkan ada yang membawa SIM atau STNK. Jadi, 59 orang ini tetap kita data kembali sebagai upaya tertib administrasi. Sidak juga akan dilaksanakan hingga tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya pemetaan jumlah penduduk,” jelasnya.  

Lebih lanjut ia mengatakan, selain untuk pengendalian penduduk di Kota Denpasar, kegiatan ini juga salah satu upaya untuk mensosialisasikan kepada penduduk pendatang bahwa KTP-E itu sangat penting.

"Untuk itu saya imbau agar semua penduduk kemanapun tujuannya harus membawa KTP-E dan kepada seluruh pelabuhan agar ikut menyosialisasikan tertib administrasi dari keberangkatan," himbaunya.

Sementara Kasat Pol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga saat dikonfirmasi terpisah mengatakan setelah dilaksanakan pendataan terkait tertib administrasi oleh Disdukcapil dan diputuskan bahwa yang bersangkutan tidak membawa identitas maka mereka akan diserahkan ke Sat Pol PP sebagai penegak Perda. Adapun hal ini dapat dilaksanakan tindakan seperti halnya mencari pejamin, sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), bahkan pemulangan kembali.

“Bagi penduduk yang tidak membawa KTP-E harus menghubungi saudaranya agar tujuan mereka jelas di Kota Denpasar. Jika tidak ada sanak saudara sebagai penjamin, maka Satpol PP akan melaksanakan ditindak lanjut dengan Sidang Tipiring bahkan sampai dipulangkan kembali,” ungkapnya. (OL-2)