Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH akademisi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kalimantan Selatan mengeluarkan pernyataan sikap terkait perkembangan politik nasional pasca-Pemilihan Umum 2019 dan aksi kedaulatan rakyat 21-22 Mei.
Dalam pertemuan ISNU Kalsel yang berlangsung di Kampus Universitas NU Kalsel, Minggu (26/5), menghasilkan beberapa poin pernyataan sikap.
Profesor Ahsin Rifai, Ketua ISNU Kalsel, menyampaikan, pernyataan sikap antara lain mengharapkan seluruh komponen bangsa untuk menghargai lembaga negara seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif menjalankan fungsinya memimpin bangsa.
Sebagai bagian dari civil society, masyarakat memang berhak untuk menyatakan pendapat, bebas untuk berkumpul tetapi harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangan. ISNU Kalsel juga menyatakan keprihatinannya atas aksi kedaulatan rakyat 21-22 Mei yang berbuntut terjadinya kerusuhan.
"Kita berharap aksi unjukrasa dapat dilakukan secara damai jangan ada lagi kejadian kerusuhan seperti kemarin yang anarkis. Kami akademisi sangat tidak sependapat dengan cara-cara seperti itu," tegasnya.
Baca juga: Mulai 30 Mei, Truk Barang Dilarang Melintas Tol Purbaleunyi
Poin pernyataan sikap lainnya adalah meminta aparat keamanan bersikap tegas terhadap provokator ataupun pendemo yang melakukan tindak kerusuhan, merusak, dan membakar serta tidak boleh mentoleransi aksi-aksi yang mencederai makna demokrasi.
"Yang terakhir adalah kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Mari kita sama-sama menunggu prosesnya hingga berakhir termasuk hasil gugatan kecurangan Pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
Akademisi Universitas NU Kalsel, Syarbani Haira, Senin (27/5), mengatakan, pertemuan para akademisi yang tergabung dalam ISNU Kalsel tersebut merupakan ajang silaturahim sekaligus bentuk kepedulian para akademisi NU menyikapi situasi dan perkembangan politik nasional belakangan ini.
"Kami ikut prihatin atas peristiwa rusuh kemarin dan berharap semua pihak dapat menahan diri demi persatuan dan keutuhan NKRI. Kerusuhan justru akan merugikan bagi kita semua," ujarnya.
Sementara Fitriadi, Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mengatakan, apa pun hasil keputusan yang ditetapkan MK nantinya hendaknya dapat diterima semua pihak. Sebelumnya pernyataan sikap keprihatinan atas peristiwa rusuh 21-22 Mei di Jakarta beberapa waktu lalu juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Kalsel. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved