Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MULTAQO ulama, habib, serta pimpinan pondok pesantren di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menggelar pertemuan dalam rangka menyikapi situasi yang timbul di masyarakat, khususnya pascaperhelatan Pemilu 2019.
Isu adanya pengerahan massa besar-besaran (people power) untuk menggoyang hasil Pemilu 2019 di Kantor KPU pusat pada 22 Mei 2019 mendatang membuat sejumlah tokoh agama pun angkat bicara.
Di Kota Cimahi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, KH Alan Nur Ridwan meminta masyarakat menghormati mekanisme yang sedang dikerjakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Jika masyarakat tetap melakukan people power, kata dia, dikhawatirkan bisa mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik.
"Pemilu beres sampai dengan pleno KPU di daerah, secara keseluruhan juga berlangsung jujur dan adil. Jadi tidak perlu ada upaya mempertanyakan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU," katanya, Kamis (16/5).
Baca juga: Suasana Pascapemilu Panas, 50 Rektor se-Sumut Sampaikan Sikap
Alan menegaskan, semua pihak sebaiknya menyerahkan hasil Pemilu melalui rapat pleno yang dikerjakan KPU pusat. Menurut dia, sangat tidak tepat cara-cara inkonstitusional atau people power dalam menyikapi hasil Pemilu.
Lebih jauh, di alam demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa dan lumrah. Perbedaan pilihan merupakan konsekuensi logis dari sebuah demokrasi. Maka, lanjut dia, siapa pun yang terpilih merupakan hasil pilihan rakyat dan harus diterima.
"Masyarakat harus kembali merekatkan persatuan usai terpisah menjadi dua bahkan lebih kubu selama pelaksanaan Pemilu 2019," tuturnya.
Senada dengan Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, K.H. Muhammad Ridwan. Dia meminta semua pasangan calon, relawan, maupun simpatisan memiliki sikap dewasa, keikhlasan, kerelaan, dan kerendahan hati karena hasil Pemilu menyangkut kepentingan bersama.
"Tunjukkan kedewasaan dengan menerima hasil pemilu berdasarkan hasil pleno KPU Pusat nanti. Jangan arahkan masyarakat untuk melakukan gerakan people power," ucap Ridwan. (A-4)
Persija mempunyai pemain yang tidak ber-KTP DKI Jakarta di antaranya adalah Stefanus Alua (Papua), Danny Saputra (Depok), Tony Sucipto, Sandi Sute, dan Nugroho Fatchur Rochman.
Osas sudah mengetahuin latar belakang capres 2019 dan tahu siapa yang akan dipilih
Persija berikan kesempatan untuk pemain menggunakan hak suara pada 17 April
United ingin memperkuat lini belakang mereka dan de Ligt dianggap bisa menjadi solusi yang dibutuhkan tim saat ini.
PEMILU 2019 akan segera digelar. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu pun dituntut untuk menyiapkan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik mungkin. Persiapan yang matang amat diperlukan.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Pengacara Eggi, Abdullah Alkatiri menilai kliennya tidak pernah takut untuk menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka.
Pihak kepolisian tentunya akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan.
PENGUNGKAPAN dan penangkapan sel-sel teroris di Bogor dan Depok oleh Polri membuktikan bahwa ada pihak-pihak radikal
Sejauh ini pihak kepolisian telah melakukan beberapa strategi pengamanan, seperti membuat parameter terhadap objek yang dijadikan lokasi demonstrasi.
Simposium yang bertema 'Kebangkitan Mahasiswa Nasional' di Hotel Pajajaran Suites, di kawasan Bogor Nirwana Residance, Kota Bogor, itu mengeluarkan tujuh mandat atau kesepakatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved