Akademisi Universitas Pasundan Bandung Kritisi People Power

PADA Jumat (7/7) beredar kabar bahwa Koalisi People Power Indonesia hendak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Jawa Barat.

Istilah people power pun mendapat sorotan dari Wakil Rektor Universitas Pasundan Muhammad Budiana. Menurut dia, people power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.

"Yang saya maksudkan, penggunaannya ialah dalam konteks masyarakat sedang dipimpin. Terutama ketika masyarakat sedang ada dalam pola kepemimpinan yang tidak demokratis atau totaliter, sehingga mengakibatkan banyak hak rakyat dan warga yang tak diperhatikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/7).

Apalagi, lanjut dia, bila masyarakat berada pada kekuasaan rezim yang sering melakukan tindakan represif terhadap kehidupan masyarakat.

"Saya kira wajah kepemimpinan seperti itu harus dan terpaksa dihadapi oleh sebuah gerakan kekuatan masyarakat atau people power. Tapi, alasan apa untuk melakukan gerakan people power sekarang? Apakah rezim sekarang totaliter atau tak demokratis? Saya kira rezim sekarang justru sangat demokratis," ucapnya.

Budiana melanjutkan berkaca pada era Orde Baru, warga atau aktivis yang mengkritisi penguasa mendapat tindakan yang cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, era saat ini orang bisa dengan bebas mengkritik, termasuk anggota DPR atau parlemen, semisal Fahri Hamzah atau Fadli Zon.

"Fahri Hamzah saja bebas kritik. Tapi apakah dia tak mendapat perlakuan adil dari pemerintahan Jokowi? Kan tidak," tandasnya. (N-2)