Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai people power adalah gerakan yang sifatnya tidak konstruktif dan memiliki konsekuensi negatif, yaitu menimbulkan korban jiwa.
Menurut dia, apabila pemerintah memiliki kekurangan, lebih baik dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti.
"Bukan dengan melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (21/6).
Emrus menjelaskan bahwa penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengatakan bahwa ketidakpuasan kelompok penentang pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa
pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.
Untuk menghadapi hal itu, menurut dia, perlu narasi antitesis, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakat bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebinekaan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca juga: Ratusan Simpatisan Jokowi Beralih Dukung Prabowo
"Saya kira perlu juga digerakkan people power yang mendukung pemerintah agar pengertiannya tidak hanya dimaknai sebagai
menurunkan pemerintah. Mari kita berdemo people power dengan kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah karena kinerjanya yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo," katanya.
Selain itu, Emrus menegaskan bahwa dalam segala hal, khususnya pemilihan umum, tidak boleh ada politisasi identitas.
Menurut dia, orang yang mempertentangkan identitas adalah tidak paham tentang hakikat manusia yang memang tidak sama dengan manusia lainnya.
"Manusia lahir ke bumi sudah punya identitas yang berbeda satu dengan lainnya. Dua manusia kembar ke bumi yang sama, pasti tidak sama
identitasnya," katanya.
Emrus menyayangkan apabila masih ada tokoh dalam perpolitikan Indonesia yang cenderung membuat keruh suasana di tengah masyarakat.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah pernyataan-pernyataan yang mempersatukan anak bangsa agar bisa menjawab tantangan dunia ke
depan," tuturnya.
Ia lantas menekankan, "Bangsa ini membutuhkan kita semua, termasuk senior-senior tersebut untuk bergandengan tangan memajukan Indonesia." (Ant/I-2)
Dengan pulihnya akses komunikasi, diharapkan koordinasi distribusi bantuan, pendataan korban, dan pelayanan dapur umum dapat berjalan lebih efektif.
Studi terbaru menemukan pola bunyi mirip vokal dalam klik komunikasi paus sperma di Dominika.
KOMUNIKASI publik pemerintah kini memegang peran sangat vital dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi.
Hasan yang kini merupaka Komisaris PT Pertamina itu memeprtanyakan arah dan tujuan dari gaya komunikasi Purbaya.
Musik, film, dan konten digital kini tidak hanya menjadi ruang ekspresi juga berperan sebagai medium advokasi sosial.
Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, strategi komunikasi tidak lagi bisa dilakukan secara asal.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved