Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENGHITUNGAN suara tingkat Provinsi Jawa Timur molor akibat banyak protes sejumlah partai politik.
Di hari ke 5, KPU Jatim melakukan penghitungan untuk 7 kabupaten atau kota yaitu, Kota Malang, Malang, Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
"Ketidaksesuaian entry data yang banyak memunculkan protes sehingga perlu dilakukan cek lapangan," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam di Surabaya, Jumat (10/5).
Di antara kasus yang menuai protes di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Batu Marmer dan Waru menyebabkan perdebatan cukup alot.
Menurutnya, molornya waktu rekapitulasi suara ini tidak memengaruhi jadwal rekapitulasi di KPU RI. Alasannya, rekapitulasi suara di Jawa Timur telah dimulai lebih awal dibanding daerah lain.
Baca juga: Meninggal Dunia saat Kawal Suara
"Karena Jawa Timur harus melakukan rekapitulasi suara dengan jumlah 38 kabupaten dan kota, jumlah yang tidak sedikit, kalau molor masih wajar," katanya.
Proses rekapitulasi suara KPU Jatim memiliki banyak dinamika. Dimulai dari 3 kecamatan dari Kabupaten Probolinggo yang harus menggunakan rekomendasi Bawaslu untuk pencocokan ulang entry data.
Menyusul kemudian Kabupaten Bondowoso dengan kasus yang sama, dan terakhir untuk pencocokan ulang di Kabupaten Sumenep.(X-15)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved