Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGHITUNGAN suara tingkat Provinsi Jawa Timur molor akibat banyak protes sejumlah partai politik.
Di hari ke 5, KPU Jatim melakukan penghitungan untuk 7 kabupaten atau kota yaitu, Kota Malang, Malang, Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
"Ketidaksesuaian entry data yang banyak memunculkan protes sehingga perlu dilakukan cek lapangan," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam di Surabaya, Jumat (10/5).
Di antara kasus yang menuai protes di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Batu Marmer dan Waru menyebabkan perdebatan cukup alot.
Menurutnya, molornya waktu rekapitulasi suara ini tidak memengaruhi jadwal rekapitulasi di KPU RI. Alasannya, rekapitulasi suara di Jawa Timur telah dimulai lebih awal dibanding daerah lain.
Baca juga: Meninggal Dunia saat Kawal Suara
"Karena Jawa Timur harus melakukan rekapitulasi suara dengan jumlah 38 kabupaten dan kota, jumlah yang tidak sedikit, kalau molor masih wajar," katanya.
Proses rekapitulasi suara KPU Jatim memiliki banyak dinamika. Dimulai dari 3 kecamatan dari Kabupaten Probolinggo yang harus menggunakan rekomendasi Bawaslu untuk pencocokan ulang entry data.
Menyusul kemudian Kabupaten Bondowoso dengan kasus yang sama, dan terakhir untuk pencocokan ulang di Kabupaten Sumenep.(X-15)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved