Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MASSA Gerakan Aliansi Masyarakat Sumatra Utara Antimakar memilih menginap di depan hotel tempat pelaksanaan penghitungan suara Pemilu 2019. Mereka melakukan itu demi mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang digelar KPU Sumut di Hotel JW Marriott, Medan, berjalan lancar.
Sebelumnya, pada Selasa (7/5) siang mereka berbondong-bondong datang ke areal seberang Hotel JW Marriott dan menggelar unjuk rasa. Di sana, sejumlah orator tampil menyuarakan dukungan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU.
Zulhaidel Samosir, koordinator aksi, mengatakan tujuan demonstrasi tersebut ialah untuk memberikan dukungan moral kepada KPU. Mereka meyakini ada pihak yang ingin menjatuhkan KPU.
Zulhaidel juga menegaskan aksi mereka bagian dari upaya menentang wacana gerakan people power yang diembuskan sekelompok orang.
"Ada kelompok elite di Jakarta yang mengembuskan akan membangun gerakan people power apabila kalah pilpres. Tapi kami akan siap melawan dari Sumatra Utara, juga turun ke Jakarta untuk melawan people power. Jangan mencoba mengadu domba bangsa ini," tegasnya.
Untuk ikut menjaga proses rekapitulasi suara sampai selesai, mereka berencana menginap di depan Hotel JW Marriott. Dia pun memastikan siap berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin bertindak anarkistis.
Dukungan juga disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Indonesia. Sambil berorasi dan menyanyikan lagu-lagu Iwan Fals, mereka berkumpul di badan jalan depan Hotel JW Marriott. Yusuf Sinaga, salah seorang pemimpin aksi, dalam orasinya meneriakkan upaya perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah atau merusak persatuan bangsa. Oleh karena nafsu kekuasaan politik sesaat, ungkap Yusuf, people power yang dimaksudkan untuk memecah belah persatuan rakyat dan mengacaukan NKRI harus dilawan.
Di sisi lain, hari terakhir rapat pleno terbuka rekapi-tulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin berjalan aman dan lancar. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengatakan ada lima kabupaten/kota yang sudah dinyatakan clear setelah sebelumnya ditemukan ketidaksinkronan data.
Hargai KPU
Komisi Pemilihan Umum kini bisa bernapas lega karena tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten di Bandung Barat selesai. Memang pesta demo-krasi kali ini menyisakan duka karena nyawa sejumlah petugas penyelenggara pemilu terenggut.
Ketua KPU Kabupaten Ban-dung Barat Adi Saputro mengingatkan banyaknya korban meninggal dunia menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak mudah. Para penyelenggara memikul tugas dan tekanan yang sangat berat, menguras fisik dan mental.
"Capek, pusing, tertekan, semua bercampur aduk secara maraton, walaupun saya masih bisa bernapas lega karena di Bandung Barat masih kondusif. Ada dinamika di TPS, di PPK juga sama. Itu sangat menguras pikiran, energi," kata Adi.
Atas jerih payah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia, dia berharap semua pihak dapat menghargai pejuang demokrasi, termasuk juga bagi yang meninggal dunia. Adi pun menginginkan kondisi buruk yang telah terjadi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran supaya hal serupa tidak terulang pada penyelenggaraan pemilu ke depannya.(PS/DG/AT/RF/LN/DW/N-1)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved