Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA Gerakan Aliansi Masyarakat Sumatra Utara Antimakar memilih menginap di depan hotel tempat pelaksanaan penghitungan suara Pemilu 2019. Mereka melakukan itu demi mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang digelar KPU Sumut di Hotel JW Marriott, Medan, berjalan lancar.
Sebelumnya, pada Selasa (7/5) siang mereka berbondong-bondong datang ke areal seberang Hotel JW Marriott dan menggelar unjuk rasa. Di sana, sejumlah orator tampil menyuarakan dukungan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU.
Zulhaidel Samosir, koordinator aksi, mengatakan tujuan demonstrasi tersebut ialah untuk memberikan dukungan moral kepada KPU. Mereka meyakini ada pihak yang ingin menjatuhkan KPU.
Zulhaidel juga menegaskan aksi mereka bagian dari upaya menentang wacana gerakan people power yang diembuskan sekelompok orang.
"Ada kelompok elite di Jakarta yang mengembuskan akan membangun gerakan people power apabila kalah pilpres. Tapi kami akan siap melawan dari Sumatra Utara, juga turun ke Jakarta untuk melawan people power. Jangan mencoba mengadu domba bangsa ini," tegasnya.
Untuk ikut menjaga proses rekapitulasi suara sampai selesai, mereka berencana menginap di depan Hotel JW Marriott. Dia pun memastikan siap berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin bertindak anarkistis.
Dukungan juga disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Indonesia. Sambil berorasi dan menyanyikan lagu-lagu Iwan Fals, mereka berkumpul di badan jalan depan Hotel JW Marriott. Yusuf Sinaga, salah seorang pemimpin aksi, dalam orasinya meneriakkan upaya perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah atau merusak persatuan bangsa. Oleh karena nafsu kekuasaan politik sesaat, ungkap Yusuf, people power yang dimaksudkan untuk memecah belah persatuan rakyat dan mengacaukan NKRI harus dilawan.
Di sisi lain, hari terakhir rapat pleno terbuka rekapi-tulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin berjalan aman dan lancar. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengatakan ada lima kabupaten/kota yang sudah dinyatakan clear setelah sebelumnya ditemukan ketidaksinkronan data.
Hargai KPU
Komisi Pemilihan Umum kini bisa bernapas lega karena tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten di Bandung Barat selesai. Memang pesta demo-krasi kali ini menyisakan duka karena nyawa sejumlah petugas penyelenggara pemilu terenggut.
Ketua KPU Kabupaten Ban-dung Barat Adi Saputro mengingatkan banyaknya korban meninggal dunia menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak mudah. Para penyelenggara memikul tugas dan tekanan yang sangat berat, menguras fisik dan mental.
"Capek, pusing, tertekan, semua bercampur aduk secara maraton, walaupun saya masih bisa bernapas lega karena di Bandung Barat masih kondusif. Ada dinamika di TPS, di PPK juga sama. Itu sangat menguras pikiran, energi," kata Adi.
Atas jerih payah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia, dia berharap semua pihak dapat menghargai pejuang demokrasi, termasuk juga bagi yang meninggal dunia. Adi pun menginginkan kondisi buruk yang telah terjadi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran supaya hal serupa tidak terulang pada penyelenggaraan pemilu ke depannya.(PS/DG/AT/RF/LN/DW/N-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved