Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ALIRAN listrik PLN ke kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru untuk kesekian kalinya terputus. Jaringan listrik yang tidak standar dan adanya proyek galian disebut-sebut sebagai penyebab.
Sudah dua pekan terakhir aliran listrik ke belasan kantor dinas dan badan (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel di Banjarbaru terputus. Kondisi ini menyebabkan kinerja pemerintahan terganggu. Gangguan aliran
listrik sudah kerap terjadi dan pemulihannya memakan waktu lama.
Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie, Jumat (26/4), mengakui adanya gangguan aliran listrik ke sebagian besar kantor atau dinas di lingkungan Pemprov Kalsel. "Iya memang ada gangguan aliran listrik dan sudah berlangsung cukup lama, tetapi yang mengetahui persis penyebabnya Dinas Pekerjaan Umum," tuturnya.
Abdul berharap kondisi kelistrikan segera teratasi karena akan berpengaruh pada aktivitas pemerintahan daerah.
Hudaya, pegawai kantor Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kalsel mengatakan mati lampu di kompleks Pemprov Kalsel sudah berlangsung dua pekan terakhir. "Kejadian ini sudah beberapa kali. Mati lampu membuat kinerja pegawai yang berhubungan dengan peralatan elektronik terganggu," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indonesia, sebagian besar kantor SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel di Banjarbaru yang berjumlah sekitar 20 kantor terputus aliran listriknya sejak dua pekan terakhir. Peristiwa serupa terjadi pada Februari lalu. Ketika itu matinya aliran listrik berlangsung hingga tiga pekan akibat proses perbaikan yang lambat.
Kondisi ini dikeluhkan para pegawai karena pekerjaan mereka terganggu. Listrik mati juga membuat pendingin ruangan tidak bisa dinyalakan. Akibatnya, suasana di ruang kerja tidak nyaman. Walau ada genset, aliran listrik tidak stabil dan dikhawatirkan justru akan merusak peralatan elektronik seperti komputer.
"Banyak pegawai mengeluh karena di kantor panas, sehingga tidak konsentrasi bekerja. Bahkan untuk membuat laporan yang harus diprint out terpaksa ditunda sampai ada genset," ujarnya. (A-2)
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved