Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, melaporkan dugaan politik uang dalam Pemilu 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai.
Eduardus Adi, nama warga tersebut, melaporkan praktik beli suara yang terjadi di Dusun Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, tempat ia berdomisili.
Kepada Media Indonesia, pria yang disapa Edu itu menuturkan, praktik beli suara itu terjadi pada Senin (15/4) atau dua hari sebelum Pemilu. Saat itu, rumahnya didatangi Hendrikus Abot alias Hen.
Hen dikenal sebagai pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat sekaligus tim sukses Magdalena Manul alias Lena.
Sedangkan Lena merupakan caleg nomor urut 1 PAN daerah pemilihan Manggarai 2 yang meliputi Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, dan Satar Mese Utara.
Di rumahnya, Hen disambut Edu bersama kedua orangtuanya yakni ayah Gaspar Kakut dan ibu Bibiana Jemut.
Baca juga: Kapolres: Caleg Gagal Tutup Jalan Desa di Nagekeo
Dalam perbincangannya, Hen mengajak Edu bersama kedua orangtuanya memilih Lena untuk calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
Hen berusaha meyakinkan ketiga calon pemilih itu dengan berbagai propaganda. Antara lain dengan menyebut caleg incunben PAN itu sebagai figur yang telah berjasa. Sarana air bersih, irigasi, sawah, dan jalan yang dinikmati masyarakat di wilayah itu diklaim sebagai jasa besarnya selama menjadi anggota DPRD Manggarai 2014-2019.
"Dia (Hen) bilang, semua itu bukan karena jasa orang lain tetapi karena jasa Ibu Lena. Jasa baik Ibu Lena harus dibalas dengan mencoblos ibu Lena saat Pemilu," tuturnya.
Hen juga menjelaskan cara mencoblos dengan menunjukkan specimen surat suara. Setelah penjelasannya dimengerti, Hen menyerahkan beberapa stiker bergambar Magdalena Manul dan uang Rp300.000.
"Dia bilang, itu uang rokok dan sirih pinang dari Ibu Lena," ujar Edu.
Pada Rabu (17/4), Edu bersama kedua orangtuanya datang ke TPS yang terletak di kampung itu. Mereka menggunakan hak suara mereka.
Suasana jadi berubah ketika keesokan harinya, Kamis (18/4), Hen mendatangi rumah Edu dan menghardik kedua orangtuanya. Saat itu, Edu tidak ada di rumah. Ia sedang nongkrong bersama warga lainnya sambil memantau di TPS.
Hen memarahi ibu Bibiana Jemut dan ayah Gaspar Kakut. Ia beralasan, Edu dan kedua orangtuanya itu tidak memilih caleg Magdalena Manul di TPS. Meskipun Bibiana dan Gaspar mengaku telah memilih caleg PAN nomor urut 1 itu, Hen tetap tidak percaya.
Dengan kata-kata kasar, Hen marah-marah sambil mengolok keluarga tersebut. Perlakuan Hen membuat kedua orangtua Edu tersinggung dan malu. Saat Hen pergi, ibu Bibiana memanggil anaknya di TPS.
Setelah mendengar semua pengakuan orangtuanya, Edu pun marah. Ia pun mendatangi Panwascam Satar Mese Barat dan melaporkan dugaan money politics. Uang Rp300.000 dan stiker caleg yang diterima dari Hen, ia seranhkan sebagai barang bukti.
Setelah sempat ditangani oleh Panwascam, kasus tersebut ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai.
Bawaslu pun menyikapi laporan tersebut dengan memeriksa pelapor dan terlapor. Di hadapan Bawaslu, Hen membenarkan laporan Edu. Namun ia mengatakan uang tersebut bukan milik caleg, tetapi uang miliknya.
"Si terlapor (Hendrikus Abot) sudah mengaku bahwa benar dia bagi-bagi uang. Hanya dia tidak mengaku kalau uang itu dari caleg. Dia mengaku, itu dia punya uang," jelas Komisioner Bawaslu Manggarai Fortunatus Hamsah Manah. Rabu (24/4).
Meski demikian, Bawaslu akan segera melimpahkan dugaan pidana Pemilu itu kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
"Tunggu waktunya diserahkan ke polisi," tambah Alfan.
Bawaslu pun menggelar rapat tertutup bersama Sentra Gakumdu di kantor Bawaslu yang terletak di komplek kantor DPRD Manggarai pada Rabu (24/4) sore hingga malam. Tampak suasana kantor Bawaslu disibukkan dengan rapat tersebut.
Wartawan yang menunggu hingga pukul 22.00 Wita, tidak mendapat kabar terkait hasil rapat yang membahas politik uang politisi PAN itu. Ketiga komisioner Bawaslu tidak melayani permintaan wawancara awak media saat rapat bubar.
Bahkan Fortunatus yang sebelumnya memastikan dugaan pelanggaran itu segera diserahkan ke pihak kepolisian, meminta wartawan untuk tidak buru-buru membuat berita sambil menunggu kerja Bawaslu.
"Kami belum menemukan fakta hukumnya. Kita belum bisa omonglah. Saya tidak bisa mewakili Sentra Gakumdu, dan tidak bisa mewakili Bawaslu," katanya mengakhiri pembicaraan. (OL-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved