Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan surat larangan untuk Calon Legislatif (Caleg) partai berlambang beringin itu, menggunakan politik uang jelang pemilu 17 April 2019.
"Ini sebagai peringatan dan penegasan kepada seluruh caleg untuk tidak memakai politik uang guna menjaring suara," ujar Dedi, saat ditemui di Karawang, Rabu (10/4).
Mantan Bupati Purwakarta itu, menjelaskan jika larangan politik uang itu menegaskan sikap Golkar untuk tetap menjaga kualitas pemilu.
"Surat edaran kami kirimkan ke masing-masing calon legislatif," katanya.
Politik uang sendiri Dedi sebut sebagai politik jablay (pelacur). Di mana para caleg mengeluarkan uang untuk meminta warga yang bahkan tak kenal sang caleg untuk memilihnya melalui perantara tim sukses.
Baca juga: Perhatian Fokus ke Pilpres, Politik Uang Merajalela di Pileg
Praktek politik jablay ini kerap terjadi dalam pemilu. Hal tersebutlah yang merusak demokrasi pemilu di Indonesia dan merugikan seluruh masyarakat.
Untuk mengawasi politik uang terjadi di Partai Golkar Jawa Barat, Dedi mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk mengawasi para calegnya.
Dedi mengatakan larangan politik uang juga sebagai upaya untuk menjaga integritas partai tersebut di Jawa Barat.
"Gunakanlah kualitas dan integritas personaliti kita agar kualitas demokrasi semakin terjaga dan Partai Golkar semakin berwibawa," katanya.
Ketimbang menggunakan politik uang, para caleg Golkar dimintanya untuk memberikan gagasan-gagasan yang menarik untuk membangun kesejahteraan kepada masyarakat. (A-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved