Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan surat larangan untuk Calon Legislatif (Caleg) partai berlambang beringin itu, menggunakan politik uang jelang pemilu 17 April 2019.
"Ini sebagai peringatan dan penegasan kepada seluruh caleg untuk tidak memakai politik uang guna menjaring suara," ujar Dedi, saat ditemui di Karawang, Rabu (10/4).
Mantan Bupati Purwakarta itu, menjelaskan jika larangan politik uang itu menegaskan sikap Golkar untuk tetap menjaga kualitas pemilu.
"Surat edaran kami kirimkan ke masing-masing calon legislatif," katanya.
Politik uang sendiri Dedi sebut sebagai politik jablay (pelacur). Di mana para caleg mengeluarkan uang untuk meminta warga yang bahkan tak kenal sang caleg untuk memilihnya melalui perantara tim sukses.
Baca juga: Perhatian Fokus ke Pilpres, Politik Uang Merajalela di Pileg
Praktek politik jablay ini kerap terjadi dalam pemilu. Hal tersebutlah yang merusak demokrasi pemilu di Indonesia dan merugikan seluruh masyarakat.
Untuk mengawasi politik uang terjadi di Partai Golkar Jawa Barat, Dedi mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk mengawasi para calegnya.
Dedi mengatakan larangan politik uang juga sebagai upaya untuk menjaga integritas partai tersebut di Jawa Barat.
"Gunakanlah kualitas dan integritas personaliti kita agar kualitas demokrasi semakin terjaga dan Partai Golkar semakin berwibawa," katanya.
Ketimbang menggunakan politik uang, para caleg Golkar dimintanya untuk memberikan gagasan-gagasan yang menarik untuk membangun kesejahteraan kepada masyarakat. (A-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved