Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, menyebut praktik politik uang, politisasi SARA, maupun penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks, merupakan 'racun demokrasi'. Fenomena tersebut makin masif bersamaan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2019.
"Kita bersama-sama harus lawan 'racun demokrasi' ini. Kita harus menjadi garda terdepan untuk melawannya," tegas Herman pada peringatan HUT ke-100 Pemadam Kebakaran sekaligus HUT ke-69 Satpol PP dan HUT ke-57 Linmas tingkat Kabupaten Cianjur di Alun-Alun Kecamatan Sindangbarang, belum lama ini.
Melawan 'racun demokrasi', kata Herman, penting dilakukan dalam upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, luber, jurdil, serta bermartabat.
Menurut Herman, Pemilu merupakan puncak indikator kualitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia karena dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif secara serentak.
"Dari proses demokrasi yang berjalan sesuai koridor, maka akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara," tuturnya.
Keberadaan petugas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta Linmas berkontribusi penting ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi ini.
Apalagi petugas Linmas yang keberadaannya dibutuhkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara nanti di setiap tempat pemungutan
suara (TPS).
"Tapi kami ingatkan kembali, semua aparatur sipil negara (ASN) berikut perangkat pemerintahan di tingkat desa agar mengedepankan netralitas," ucapnya.
Baca juga: Hoaks kian Gencar Menjelang Hari H Pemilu
Bersamaan HUT Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta Linmas, Pemkab Cianjur menyerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Pada kesempatan Herman meresmikan kantor Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) VI Sindangbarang.
"Keberadaan kantor WMK di Kecamatan Sindangbarang ini merupakan upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah VI," pungkasnya.
Sementara itu 13.568 personel Linmas di Kabupaten Cianjur dilibatkan dalam pengamanan TPS saat pencoblosan pada Pemilu 17 April 2019. Mereka akan diperbantukan mendampingi personel Polri dan TNI.
"Dalam pengamanan TPS pada 17 April 2019, kami dari Polres Cianjur mengerahkan sebanyak 878 personel dibantu dari TNI sebanyak 500 personel, dan petugas Linmas sebanyak 13.568 personel," kata Kapolres Cianjur, AKB Soliyah.
Seluruh personel Polri, TNI, dan Linmas akan dikerahkan di 6.874 TPS tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur. Skema pengamanan saat pemungutan suara nanti, kata Soliyah, personel Polri yang diturunkan sebanyak 2 personel dibantu 30 personel Linmas di setiap 15 TPS.
"Sejauh ini TPS di wilayah Cianjur relatif masih aman. Metode pengamanan ini diharapkan bisa menjaga situasi tetap kondusif dan aman," tandasnya. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved