Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, menyebut praktik politik uang, politisasi SARA, maupun penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks, merupakan 'racun demokrasi'. Fenomena tersebut makin masif bersamaan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2019.
"Kita bersama-sama harus lawan 'racun demokrasi' ini. Kita harus menjadi garda terdepan untuk melawannya," tegas Herman pada peringatan HUT ke-100 Pemadam Kebakaran sekaligus HUT ke-69 Satpol PP dan HUT ke-57 Linmas tingkat Kabupaten Cianjur di Alun-Alun Kecamatan Sindangbarang, belum lama ini.
Melawan 'racun demokrasi', kata Herman, penting dilakukan dalam upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, luber, jurdil, serta bermartabat.
Menurut Herman, Pemilu merupakan puncak indikator kualitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia karena dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif secara serentak.
"Dari proses demokrasi yang berjalan sesuai koridor, maka akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara," tuturnya.
Keberadaan petugas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta Linmas berkontribusi penting ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi ini.
Apalagi petugas Linmas yang keberadaannya dibutuhkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara nanti di setiap tempat pemungutan
suara (TPS).
"Tapi kami ingatkan kembali, semua aparatur sipil negara (ASN) berikut perangkat pemerintahan di tingkat desa agar mengedepankan netralitas," ucapnya.
Baca juga: Hoaks kian Gencar Menjelang Hari H Pemilu
Bersamaan HUT Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta Linmas, Pemkab Cianjur menyerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Pada kesempatan Herman meresmikan kantor Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) VI Sindangbarang.
"Keberadaan kantor WMK di Kecamatan Sindangbarang ini merupakan upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah VI," pungkasnya.
Sementara itu 13.568 personel Linmas di Kabupaten Cianjur dilibatkan dalam pengamanan TPS saat pencoblosan pada Pemilu 17 April 2019. Mereka akan diperbantukan mendampingi personel Polri dan TNI.
"Dalam pengamanan TPS pada 17 April 2019, kami dari Polres Cianjur mengerahkan sebanyak 878 personel dibantu dari TNI sebanyak 500 personel, dan petugas Linmas sebanyak 13.568 personel," kata Kapolres Cianjur, AKB Soliyah.
Seluruh personel Polri, TNI, dan Linmas akan dikerahkan di 6.874 TPS tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur. Skema pengamanan saat pemungutan suara nanti, kata Soliyah, personel Polri yang diturunkan sebanyak 2 personel dibantu 30 personel Linmas di setiap 15 TPS.
"Sejauh ini TPS di wilayah Cianjur relatif masih aman. Metode pengamanan ini diharapkan bisa menjaga situasi tetap kondusif dan aman," tandasnya. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved