Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PETUGAS pendataan dan perekaman KTP-e dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, mulai besok (3/4) hingga beberapa hari ke depan akan bergotong-royong memberikan pelayanan data kependudukan kepada ribuan warga Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat desa sekitar hutan di Kabupaten Sarolangun.
"Kegiatan gotong royong dimulai besok, di Kabupaten Sarolangun. Petugas pendataannya melibatkan seluruh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Jambi. Dipusatkan di Sarolangun lantaran pendataan kependudukan KTP-e terbilang rendah dibanding 10 kabupaten/kota lain di Jambi," kata Sekda Provinsi Jambi HM Dianto
menjawab Media Indonesia, Selasa (2/4).
Usai meluncurkan Dukcapil Go Digital di Kota Jambi, Selasa (2/4) siang, Dianto menjelaskan kegiatan gotong royong menargetkan sebanyak 17 ribu warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yang sejatinya sudah mengantongi KTP-e. Sekitar 4 ribu dari 17 ribu orang merupakan warga SAD yang hidup nomaden di kawasan hutan Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya.
"Selain melakukan perekaman, para petugas Dukcapil yang turun sekaligus akan melakukan pencetakan KTP-e," imbuhnya.
Baca juga: 28.744 Warga Kota Bekasi belum Rekam KTP-E
Sementara itu, Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan upaya gotong royong yang dilakukan Dukcapil provinsi Jambi merupakan langkah maju dari pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat di Jambi.
"Administrasi kependudukan adalah dasar dari pelayanan dasar yang mesti dinikmati masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Ini tugas negara, masih banyak saudara-saudara kita yang berada di hutan-hutan dan wilayah yang sulit dijangkau. Dengan menyertakan sistem digitalisasi, semoga tugas pendataan ini terlaksana lebih baik dan tersistem," kata I Gede Suratha.
Sedangkan Kepala Dinas Dukcapil Jambi Arief Munandar menyebut sebanyak 8 ribu dari 12 ribu warga SAD di Jambi sudah menikmati pelayanan administrasi kependudukan (KTP-e).
"Bagi yang sudah mau menetap lebih mudah. Seperti di Kabupaten Batanghari, sebagian besar warga Suku Anak Dalam di sana sudah punya KTP. Agak sulit bagi mereka yang masih hidup nomaden, seperti di Sarolangun. Makanya melalui kegiatan gotong royong besok dan beberapa hari ke depan, petugas Dukcapil akan turun jemput bola," ungkap Arief
Munandar.
Kegiatan gotong royong akan melibatakan petugas teknis terkait dan dukungan peralatan mumpuni, dilakukan di desa-desa sekitar hutan di lima wilayah kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yakni Kecamatan Air Itam, Pauh, Mandiangin, Sepintun dan Kecamatan Sarolangun.
Airef menambahkan, dari 3,5 juta jiwa yang terdata di awal 2019, penduduk yang wajib memiliki KTP-e sekitar 2,4 juta jiwa dan 96,4% dari jumlah tersebut sudah terlayani.(OL-5)
Melalui Gerakan Jambi Berpantun, daerah ini berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai pemilik kumpulan pantun terbanyak di Indonesia.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegakan hukum ini didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
SEBUAH mobil Toyota double cabin jenis pickup terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di ruas jalan nasional di perbatasan Kabupaten Merangin-Kerinci, Jambi.
28 TKA asal empat negara asing yang bekerja di PT LPPI dinyatakan sudah memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.
PENGEMBANGAN kopi Liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, terus menunjukkan hasil positif setelah delapan tahun mendapat pendampingan intensif.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dukcapil Kemendagri membuka layanan perekaman ulang dan cetak KTP-e di Otonomi Expo 2025 hingga 30 Agustus.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved