Selasa 02 April 2019, 14:55 WIB

28.744 Warga Kota Bekasi belum Rekam KTP-E

Gana Buana | Politik dan Hukum
28.744 Warga Kota Bekasi belum Rekam KTP-E

MI/Palce Amalo
Sebanyak 217 narapidana (Napi) penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Penfui Kupang

 

SEBANYAK 28.744 warga Kota Bekasi belum melakukan perekaman KTP-E. Padahal, pelaksanaan Pemilu 2019 tinggal 15 hari lagi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi Taufik Rachmat Hidayat mengatakan pihaknya masih mengupayakan jemput bola ke lokasi guna percepatan perekaman bagi warga yang belum memiliki KTP-E. Adapun, jumlah warga wajib KTP di wilayahnya adalah sebanyak 1.748.434 orang dari jumlah total penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.436.577 orang.

“Sisanya tinggal 28.744, masih terus kita kejar sebelum Pemilu tiba,” ungkap Taufik di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (2/4).

Menurut Taufik, pemerintah saat ini melakukan jemput bola di berbagai lokasi seperti sekolah. Sebab, mayoritas warga yang belum merekam adalah warga yang baru beranjak usia 17 tahun pada 2018 akhir atau 2019 awal.

Baca juga: Dukcapil tidak Libur Layani Perekaman KTP-E

Dalam jemput bola tersebut, kata Taufik, petugas langsung membawa mesin agar bisa langsung direkam. Namun, untuk pengambilan hanya bisa dilakukan di kantor kecamatan tempat domisili atau diantar oleh petugas kecamatan setempat.

“Sekarang kami yang antar atau kalau warga mau ambil sendiri boleh, yang paling penting perekamannya dulu, jangan sampai tidak bisa ikut Pemilu,” kata Taufik.

Selain itu, lanjut dia, layanan pengurusan KTP di kantor kecamatan sejak November 2018 buka hingga pukul 21.00 WIB. Meskipun, ada beberapa kantor kecamatan yang masih melayani hanya sampai pukul 16.00 WIB. Beberapa kantor kecamatan yang buka hingga malam hari, yakni Medan Satria, Bekasi Selatan, Mustikajaya, Bekasi Utara, Pondok Melati, Jatisampurna dan Bekasi Timur.

“Dari 12 kecamatan sudah ada tujuh kantor kecamatan yang buka sampai malam, yang lain mudah-mudahan bisa menyusul,” tandas dia.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More