Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BELASAN kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional(PAN) di Maluku mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi- KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 17 April 2019.
Deklarasi dukungan kepada pasangan 01 berlangsung di Hotel Pacific Ambon, Kamis (28/3) siang.
Naskah deklarasi dibacakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Maluku Peter Tatipikalawan didampingi kader PAN perwakilan 11 kabupaten dan kota di Maluku. Peter mengatakan, deklarasi dukungan kepada Jokowi-Amin ini didasarkan pada kepentingan lebih besar menyelamatkan PAN di Maluku, serta masukan para kader, simpatisan dan masyarakat pendukung PAN se-Provinsi Maluku.
"Atas pertimbangan tersebut, beta (saya) sebagai Sekretaris DPW PAN Maluku memutuskan, kami kader PAN siap menangkan Jokowi-Amin di Maluku. Kami menginstruksikan bagi seluruh Caleg (PAN) untuk mensosialisasikan Jokowi Amin kepada masyarakat," kata Peter yang juga Caleg DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon ini.
Peter juga meminta kader PAN untuk mendengar suara rakyat di Maluku demi kemajuan partai. Peter mengatakan sikap politiknya berserberangan dengan keputusan DPP PAN yang mengusung Capres dan Cawapres, Prabowo-Sandi sudah disampaikan ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.
Ia mengatakan keputusan ini bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan lebih besar menyelamatkan PAN di Maluku.
Baca juga: Jokowi Sapa Nelayan di Pantai Manggar
Menurutnya keputusan ia dan sejumlah rekannya yang mendukung Jokowi Amin tidak bisa dianggap bentuk pembangkangan terhadap keputusan DPP PAN yang mendukung Prabowo-Sandi, nomor urut 02. Apalagi Cawapres pendamping Prabowo bukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun menurutnya jika dianggap melanggar, ia sudah siap menerima sanksi partai.
"Saya siap mendapat sanksi. Tapi setahu saya, saya tidak melanggar AD/AR. Terkecuali kalau Ketua Umum kita sebagai Calon Wakil Presiden, itu pasti saya melanggar. Tapi kali ini untuk kepentingan PAN di Maluku maka kita berbeda, memilih Jokowi Amin," kata Peter.
Peter mengaku sebagai partai pengusung Prabowo-Sandi, PAN di Provinsi Maluku tidak pernah diajak pihak Gerindra, sebagai Partai pendukung utama Prabowo Sandi.
Saat kunjungan Capres maupun Cawapres di Kota Ambon beberapa waktu lalu, PAN juga tidak diundang.
"Kita bisa lihat di Maluku, kita tidak diundang oleh Gerindra maupun Calon Presiden, kita harus berjuang sendiri," ungkap Peter.
Selain itu, Peter juga menjelaskan kenapa memilih mendukung Jokowi Amin, karena Calon Presiden Jokowi selama memimpin punya perhatian serius untuk pembangunan di Maluku.
Selama memimpin sudah sekitar lima kali berkunjung ke Maluku. Ia yakin kalau Jokowi Amin menang maka perhatian untukMaluku akan lebih besar lagi.
"Jokowi selama memimpin perhatian untuk Maluku sangat luar biasa, sekitar lima kali beliau ke Maluku. Banyak yang kita lihat di kabupatendan kota transportasi udara sudah terhubung, transportasi darat juga sudah bagus. Bila Jokowi terpilih lagi mungkin Maluku lebih sejahtera lagi," kata Peter. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved