Pengelolaan Negara Jangan Diserahkan ke yang belum Pengalaman

CALON Presiden, Joko Widodo, mengakui tidaklah mudah dalam memimpin pemerintahan di negara sebesar Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak serta kompleksnya persoalan yang dihadapi memerlukan kepiawaian yang luar biasa bagi siapapun pemimpinnya.

Sebagai contoh, menurutnya jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 269 juta. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak mudahnya pengelolaan negara kepulauan ini.

"Mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang," kata Joko Widodo saat menghadiri deklarasi dukungan dari alumni  perguruan tinggi dan SMA se-Jawa Barat, di Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (10/3). 

Acara ini dihadiri sekitar 20 ribu massa dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dia pun menyadari latar belakang masyarakat yang beragam turut menambah dinamika dalam pengelolaan negara. Banyaknya daerah otonomi dengan masyarakat yang beragam menjadi ciri khas Indonesia.

"Jangan dipikir mudah, jangan dipikir gampang menguasai masalah masalah. Setiap provinsi-provinsi, kabupaten/kota, memang berbeda-beda. Beda suku, agama, adat, tradisi, bahasa daerah," katanya.

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Perangi Hoaks dan Fitnah

Oleh karena itu, menurutnya pengelolaan negara jangan diberikan kepada orang yang belum berpengalaman. 

"Negara sebesar ini mengelolanya tidak mudah, tidak gampang. Jadi jangan diberikan kepada yang belum berpengalaman," katanya.

Dengan demikian, Joko Widodo menilai Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang berpengalaman di pemerintahan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. 

Dengan memiliki pengalaman dua periode menjabat wali kota Surakarta serta gubernur DKI Jakarta, kandidat nomor 01 ini menjadi calon yang memiliki pengalaman lengkap di pemerintahan.

"Saya sangat beruntung diberikan pengalaman, dimudahkan Allah memiliki pengalaman. Mulai dari sebagai wali kota dua periode dan gubernur dan sekarang sebagai presiden," katanya seraya menyebut berbagai pengalaman ini memberinya dorongan dan motivasi untuk memudahkan pengelolaan negara yang dijalankannya. (OL-3)