Dewan Pers Kritik Media Terlalu Memberitakan Capres dan Cawapres

KETUA Dewan Pers, Joseph "Stanley" Adi Prasetyo mengkritisi media di Indonesia yang terlalu fokus memberitakan pasangan capres dan cawapres. Padahal yang namanya pemimpin tidak hanya presiden serta wakilnya, tetapi juga anggota legislatif yang meliputi DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan DPD RI.

Hal itu dikemukakan Stanley saat membuka acara Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, di Hotel Arya Duta, Medan, Sumatra Utara, Rabu (30/1). 

Stanley mengingatkan agar corong dan kamera media yang dikendalikan wartawan juga diarahkan ke konstituen pemilik hak pilih. Seperti kelompok masyarakat vulnerable atau rentan, lansia, perempuan, kaum miskin kota dan sebagainya. Seperti apa aspirasi mereka dan bagaimana sosok pemimpin yang mereka inginkan, media bertugas menyampaikan ke publik.

Tentang calon anggota legislatif yang akan dipilih, dia juga menjelaskan media tidak begitu gencar memberitakan. Harusnya juga diberi perhatian agar publik tidak salah memilih. Dengan demikian, pengalaman begitu banyaknya anggota DPR yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak  terulang.

"Bayangkan orang seperti saya yang Ketua Dewan Pers tidak tahu siapa yang menjadi caleg dari Banten tempat saya tinggal untuk DPR RI, DPRD maupun DPD RI, apalagi kelompok masyarakat lainnya. Itu karena media kurang dalam memberitakan para caleg," ujar Stanley.

Baca juga: Laporkan KPU ke Polisi, Pengamat: Pihak OSO Bajak Proses Pemilu

Karena Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama dilaksanakan di Indonesia, Stanley menegaskan agar media dan wartawan melakukan pemberitaan yang luas. Masyarakat masih percaya bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk maju ke depan karena ada media.

"Pemilu 2019 harus dikawal untuk melahirkan pemimpin yang baik yang akan menentukan arah pembangunan bangsa ini ke depan. Mari kita menguatkan komitmen bersama mengawal," ungkap Stanley.

Workshop peliputan pemilu oleh Dewan Pers akan dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Kota Medan mendapat giliran pertama. Karena masyarakat Medan beserta medianya relatif melek politik. (OL-3)