Pemkot Depok Wajibkan THR Karyawan Dibayar Full dan Dilarang Cicil

PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat  menegaskan kewajiban perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026  bagi karyawannya secara penuh. Pemerintah memberikan peringatan keras kepada para pengusaha agar tidak melakukan pemotongan atau mencicil pembayaran hak pekerja tersebut.

Langkah ini diambil untuk memastikan kesejahteraan buruh swasta di Kota Depok  terpenuhi menjelang perayaan Idul Fitri 2026.

"THR merupakan pembayaran tambahan yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja menjelang hari raya Idulfitri. Pemberian THR bertujuan membantu pekerja memenuhi kebutuhan selama perayaan hari raya sekaligus menjadi hak yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, " kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nessi Annisa Handari, Kamis (5/3/2026).

Baca juga : Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Sediakan Posko Layanan Pengaduan THR

Ia mengatakan, pengucuran THR terhadap ratusan ribu karyawan yang bekerja di  1.667 perusahaan yang beroperasi di Kota Depok akan dipantau oleh pihaknya.

Memastikan pembayaran THR secara penuh, ia mengatakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok telah mengadakan pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Kota Depok.

Pertemuan tersebut membahas rencana monitoring pelaksanaan pembayaran THR oleh pengusaha maupun perusahaan-perusahaan di Kota Depok.

Baca juga : Pemko Pekanbaru Buka Posko Aduan THR

Monitoring ini, sambung dia untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pemberian THR kepada pegawainya sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Tindaklanjutnya, kami akan melakukan monitoring untuk memantau perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak pekerja. Berkaca dari tahun lalu, masih terdapat sejumlah pengaduan terkait keterlambatan maupun tidak dibayarkannya THR,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah membentuk empat tim monitoring yang akan turun langsung ke lapangan, yang terdiri dari  unsur serikat pekerja, Apindo, kepolisian, serta petugas Disnaker.

"Harapan kami ketika dilakukan monitoring, setiap perusahaan dapat menyampaikan laporan serta menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pekerja, termasuk pembayaran THR tepat waktu," tambahnya. 

Sementara itu, Perwakilan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambahan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI), Mustiyah, menyambut baik langkah Disnaker yang melibatkan serikat pekerja dalam proses monitoring.

“Kami mengapresiasi karena dilibatkan secara langsung. Kami akan ikut serta dalam pemantauan pemberian hak pekerja dan memastikan seluruh pekerja di Kota Depok menerima haknya sesuai ketentuan,” pungkasnya (H-2)