Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan pembangunan proyek Sekolah Rakyat di wilayahnya terus dikebut dan ditargetkan tuntas pada Juni 2026. Target ini diselaraskan dengan kontrak kerja agar gedung sekolah siap digunakan untuk memulai aktivitas belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diwujudkan melalui pembangunan gedung sekolah baru yang inklusif di berbagai daerah.
"Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui pembangunan gedung sekolah baru di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bekasi. Kami pemerintah daerah tentu sangat mendukung program ini," ujar Endin saat menghadiri seremoni peletakan batu pertama secara virtual di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Senin (12/1).
Progres Capai 10%
Meskipun seremoni nasional baru digelar serentak pada Senin lalu, Endin mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik di lapangan sebenarnya telah dimulai sejak Desember 2025. Saat ini, progres pembangunan tercatat telah mencapai angka 10%.
"Kalau%tase pembangunan sudah 10%, kontraknya berjalan sampai dengan Juni 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden serta Kementerian PUPR, termasuk jajaran pemerintah provinsi selaku pelaksana pekerjaan," tuturnya.
Ke depan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi diproyeksikan mampu menampung jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Pemerintah menargetkan kapasitas tampung mencapai 1.000 siswa dalam satu angkatan.
Penjaringan Siswa Melalui DTSEN
Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemkab Bekasi melalui Dinas Sosial telah memulai pendataan calon peserta didik. Proses ini merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan skema penjaringan keluarga pada desil satu sampai lima.
"Sekolah Rakyat diharapkan mampu mendorong peningkatan status sosial masyarakat melalui pendidikan yang setara dan inklusif. Insya Allah nanti Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi menampung jenjang SD hingga SMA dengan target sekitar 1.000 siswa dalam satu angkatan," tambah Endin.
Fasilitas di Atas Lahan Hibah
Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum, Tommy, menjelaskan bahwa proyek ini berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare milik Pemkab Bekasi. Lahan tersebut akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial selaku operator program.
Fasilitas yang dibangun mencakup infrastruktur lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri bagi siswa dan pengajar, ruang serbaguna, hingga sarana peribadatan.
"Fasilitas meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri, termasuk untuk wali asrama dan pengajar. Selain itu juga ada ruang serbaguna, ruang makan, ruang ibadah, serta fasilitas olahraga seperti lapangan mini soccer, basket dan lapangan upacara," pungkas Tommy. (AK/P-2)
SEMANGAT belajar dan antusiasme para siswa mewarnai suasana di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).
Kegiatan ini berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 31 mengenai hak pendidikan warga negara dan semangat Keppres 120 tahun 2025 yang di keluarkan Presiden Prabowo.
Sejumlah guru Sekolah Rakyat mengikuti pelatihan internal (in house training) di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua, Kota Jayapura, Papua.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq tegaskan Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo adalah jembatan emas pendidikan bagi keluarga rentan di Sukabumi.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan keterampilan guru untuk mendukung pendidikan inklusif di Indonesia, memastikan layanan pendidikan berkualitas bagi semua anak.
Kebutuhan terhadap lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga menerima keberagaman, semakin mendesak.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kemendikdasmen melalui Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif.
Gubernur Banten, Andra Soni, kembali menegaskan bahwa pembangunan pendidikan inklusif merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved