Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan pembangunan proyek Sekolah Rakyat di wilayahnya terus dikebut dan ditargetkan tuntas pada Juni 2026. Target ini diselaraskan dengan kontrak kerja agar gedung sekolah siap digunakan untuk memulai aktivitas belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diwujudkan melalui pembangunan gedung sekolah baru yang inklusif di berbagai daerah.
"Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui pembangunan gedung sekolah baru di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bekasi. Kami pemerintah daerah tentu sangat mendukung program ini," ujar Endin saat menghadiri seremoni peletakan batu pertama secara virtual di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Senin (12/1).
Progres Capai 10%
Meskipun seremoni nasional baru digelar serentak pada Senin lalu, Endin mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik di lapangan sebenarnya telah dimulai sejak Desember 2025. Saat ini, progres pembangunan tercatat telah mencapai angka 10%.
"Kalau%tase pembangunan sudah 10%, kontraknya berjalan sampai dengan Juni 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden serta Kementerian PUPR, termasuk jajaran pemerintah provinsi selaku pelaksana pekerjaan," tuturnya.
Ke depan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi diproyeksikan mampu menampung jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Pemerintah menargetkan kapasitas tampung mencapai 1.000 siswa dalam satu angkatan.
Penjaringan Siswa Melalui DTSEN
Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemkab Bekasi melalui Dinas Sosial telah memulai pendataan calon peserta didik. Proses ini merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan skema penjaringan keluarga pada desil satu sampai lima.
"Sekolah Rakyat diharapkan mampu mendorong peningkatan status sosial masyarakat melalui pendidikan yang setara dan inklusif. Insya Allah nanti Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi menampung jenjang SD hingga SMA dengan target sekitar 1.000 siswa dalam satu angkatan," tambah Endin.
Fasilitas di Atas Lahan Hibah
Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum, Tommy, menjelaskan bahwa proyek ini berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare milik Pemkab Bekasi. Lahan tersebut akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial selaku operator program.
Fasilitas yang dibangun mencakup infrastruktur lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri bagi siswa dan pengajar, ruang serbaguna, hingga sarana peribadatan.
"Fasilitas meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri, termasuk untuk wali asrama dan pengajar. Selain itu juga ada ruang serbaguna, ruang makan, ruang ibadah, serta fasilitas olahraga seperti lapangan mini soccer, basket dan lapangan upacara," pungkas Tommy. (AK/P-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kemendikdasmen melalui Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif.
Gubernur Banten, Andra Soni, kembali menegaskan bahwa pembangunan pendidikan inklusif merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat
UMJ mewisuda 1.558 lulusan pada Periode II Tahun 2025, menegaskan komitmen pendidikan inklusif, riset berbasis SDGs, dan kesiapan menghadapi transformasi digital.
Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak marginal agar bisa bersekolah dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved