Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku belum menerima informasi maupun pembahasan terkait rencana pembongkaran tiang monorel di Jakarta.
Ia menegaskan hingga kini Komisi D belum membahas isu tersebut, baik secara informal maupun dalam forum resmi.
“Soal pembongkaran tiang monorel, sejauh ini kami di Komisi D belum ada pembahasan sama sekali,” ujar Ali saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (7/1).
Ia juga menyatakan belum mengetahui rencana penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembongkaran tersebut.
Menurutnya, tidak ada penjelasan yang diterima Komisi D terkait sumber pendanaan, termasuk besaran anggaran yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.
“Terkait pembongkaran menggunakan dana dari APBD saya juga belum tahu, sebab sampai sejauh ini belum ada informasi. Begitu juga dengan jumlahnya,” katanya.
Ia menekankan, hingga saat ini Komisi D DPRD DKI tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi, termasuk pembahasan dalam rapat, mengenai rencana penggunaan dana APBD sekitar Rp100 miliar untuk membongkar tiang monorel.
“Intinya, kami di Komisi D tidak pernah mendapatkan informasi sejauh ini,” tegas Ali.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak. Adapun tiang monorel tersebut berada di Jalan Rasuna Said sisi timur, Jakarta Selatan.
Sebanyak 98 Tiang sepanjang jalan tersebut akan mulai dibongkar Rabu pekan depan dan dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
"Kan Pak Gub (gubernur) sudah menyampaikan, sudah disampaikan ke Adhi Karya. Adhi Karya belum bongkar, ya kita bongkar. Ada 98 (tiang) yang di sepanjang Rasuna Said," ujar Kepala Dinas Bina Marga, Heru Suwondo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/1).
Ia menjelaskan, untuk saat ini pihaknya masih fokus untuk yang berada dikawasan Rasuna Said. Sedangkan, puluhan tiang monorel yang berada di jalan Asia Afrika masih belum direncanakan.
"Kita mau menata yang di Rasuna Said dulu," beberenya.
Lebih lanjut, berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk membongkar tiang monorel tersebut, Heru menjelaskan menggunakan APBD 2026 DKI Jakarta. Nantinya, selain membongkar, Bina Marga akan kembali menata jalan yang rusak akibat pembongkaran.
"Kita nata tentunya nata jalan, trotoar, kita tata semua itu pakai APBD. Karena kan itu (jalan-trotoar) asetnya aset kita. Jadi semuanya kita tata pakai APBD," jelasnya.
"Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Jadi saya ya detailnya saya enggak pegang ya.
Totalnya semua sekitar Rp100 Miliar," sambungnya. (H-4)
Tiga saksi lain yaitu Dosen IT Tutuka Ariadji (TA), dan dua saksi berinisial SHB serta WM. Budi menyebut Rini memenuhi panggilan dan tengah diperiksa.
Analisa cuaca harian menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan strategis.
Skuad negeri Sakura itu sejajar dengan tim seperti Iran, dan memiliki rekor impresif dalam pertemuan melawan Indonesia di berbagai ajang internasional.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Perbaikan jalan harus dilakukan secara cepat, responsif, dan menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini, modifikasi cuaca bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan prioritas utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved