Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah menunjukkan sikap dan keberpihakan yang tegas di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Hal itu terlihat dari langkah Kapolri dalam menindak tegas terduga pelaku penyebab banjir seperti pembalakan liar dan turun langsung bersama jajarannya membantu masyarakat.
"Begitupun Kapolri yang menurunkan personil semaksimal mungkin untuk turun membantu rakyat sekaligus mengusut tuntas siapa dalang atas pelaku illegal logging. Itu adalah wujud nyata Presisi dan reformasi Polri yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujar Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) Mukhlis Ramlan, dalam keterangannya, Senin (8/12).
Mukhlis mengatakan, langkah Kapolri tersebut menunjukkan keberpihakan pada upaya penyelamatan lingkungan sekaligus menegaskan bahwa kayu yang terbawa banjir di Sumatra bukanlah pohon yang ikut terbawa arus.
"Fakta ini yang direspons cepat kapolri melibatkan semua institusi baik BNPB, TNI, KLH, pemda setempat, bahkan rakyat terlihat bersatu untuk saling bantu dn memberikan informasi menyeluruh dan menjadi titik balik untk penanganan tata kelola hutan yang ramah lingkungan, siapapun yang diduga menjadi dalang atas bencana maha dahsyat ini harus diseret ke pengadilan, karena akibat ulahnya merenggut ribuan nyawa rakyat tak berdosa," tegas Mukhlis.
Mukhlis mengatakan, dirinya mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghukum para pelaku penyebab banjir. Menurut dia, pembabat hutan, apalagi dilakukan secara ilegal merupakan kejahatan luar biasa.
"Pesan alam ini juga sebagai pengingat kita semua bahwa pohon memiliki makna yang sangat dalam terhadap umat manusia, memberikan udara bersih yang kita hirup melalui proses fotosintesis, begitupun akarnya yang memberikan nafas bagi pohon, jadi mencabut pohon melalui kegiatan yg sangat biadab dan memilukan tersebut sama saja mencabut sumber kehidupan untuk nafas setiap rakyat Indonesia," tegas dia.
Lebih lanjut, Mukhlis juga mendukung agar menindak tegas siapapun oknum pejabat yang secara sadar melabrak aturan dan regulasi untuk mengizinkan jutaan hektar pohon ditebang demo kepentingan pribadi atau kelompoknya. Para oknum pejabat tersebut tanpa sadar melakukan sesuatu yang menjadi petaka bagi masyarakat.
"Kita semua yakin Presiden, Kapolri dan semua pihak terkait dan berpihak pada kepentingan rakyat, akan menghentikan semua praktek illegal logging dan pembalakan liar di seluruh negeri ini, reboisasi harus dilakukan secara massif, tindak hukum semua yang terlibat atasnya," tutur dia. (H-3)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
GERAKAN Pemuda (GP) Ansor kembali mendistribusikan bantuan terhadap korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved