Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah menunjukkan sikap dan keberpihakan yang tegas di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Hal itu terlihat dari langkah Kapolri dalam menindak tegas terduga pelaku penyebab banjir seperti pembalakan liar dan turun langsung bersama jajarannya membantu masyarakat.
"Begitupun Kapolri yang menurunkan personil semaksimal mungkin untuk turun membantu rakyat sekaligus mengusut tuntas siapa dalang atas pelaku illegal logging. Itu adalah wujud nyata Presisi dan reformasi Polri yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujar Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) Mukhlis Ramlan, dalam keterangannya, Senin (8/12).
Mukhlis mengatakan, langkah Kapolri tersebut menunjukkan keberpihakan pada upaya penyelamatan lingkungan sekaligus menegaskan bahwa kayu yang terbawa banjir di Sumatra bukanlah pohon yang ikut terbawa arus.
"Fakta ini yang direspons cepat kapolri melibatkan semua institusi baik BNPB, TNI, KLH, pemda setempat, bahkan rakyat terlihat bersatu untuk saling bantu dn memberikan informasi menyeluruh dan menjadi titik balik untk penanganan tata kelola hutan yang ramah lingkungan, siapapun yang diduga menjadi dalang atas bencana maha dahsyat ini harus diseret ke pengadilan, karena akibat ulahnya merenggut ribuan nyawa rakyat tak berdosa," tegas Mukhlis.
Mukhlis mengatakan, dirinya mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghukum para pelaku penyebab banjir. Menurut dia, pembabat hutan, apalagi dilakukan secara ilegal merupakan kejahatan luar biasa.
"Pesan alam ini juga sebagai pengingat kita semua bahwa pohon memiliki makna yang sangat dalam terhadap umat manusia, memberikan udara bersih yang kita hirup melalui proses fotosintesis, begitupun akarnya yang memberikan nafas bagi pohon, jadi mencabut pohon melalui kegiatan yg sangat biadab dan memilukan tersebut sama saja mencabut sumber kehidupan untuk nafas setiap rakyat Indonesia," tegas dia.
Lebih lanjut, Mukhlis juga mendukung agar menindak tegas siapapun oknum pejabat yang secara sadar melabrak aturan dan regulasi untuk mengizinkan jutaan hektar pohon ditebang demo kepentingan pribadi atau kelompoknya. Para oknum pejabat tersebut tanpa sadar melakukan sesuatu yang menjadi petaka bagi masyarakat.
"Kita semua yakin Presiden, Kapolri dan semua pihak terkait dan berpihak pada kepentingan rakyat, akan menghentikan semua praktek illegal logging dan pembalakan liar di seluruh negeri ini, reboisasi harus dilakukan secara massif, tindak hukum semua yang terlibat atasnya," tutur dia. (H-3)
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Bencana yang terjadi dengan demikian bukan sarana memecah belah umat, apalagi provokasi gerakan-gerakan antikeindonesiaan.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
GERAKAN Pemuda (GP) Ansor kembali mendistribusikan bantuan terhadap korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved