Tangkal Pinjol, RPM Institut Gelar Diklat Kampung Bebas Rentenir di Depok

RUMAH Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Institut menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) Kampung Bebas Rentenir di Depok,Jawa Barat,belum lama ini.

Seperti diketahui Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah korban pinjaman online (pinjol) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan lembaga keuangan dan perlindungan konsumen, ribuan warga di wilayah ini terjerat bunga tinggi dan penagihan tak manusiawi dari pinjol ilegal maupun rentenir lokal. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial dan tekanan ekonomi yang meluas di tengah masyarakat.

Melihat situasi tersebut, RPM Institute bersama mitra strategisnya BSI Maslahat menginisiasi Diklat Kampung Bebas Rentenir di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok,Jawa Barat, sebagai langkah nyata untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan utang dan membangun ekonomi keluarga yang berkah tanpa riba.

Baca juga : Danamon dan Sunyi Academy Beri Sertifikat Barista kepada 40 Kawan Difabel

Program ini diselenggarakan secara bertahap dalam enam kali pertemuan, menghadirkan pembelajaran praktis dan spiritual bagi warga agar memahami bahaya riba sekaligus menemukan jalan keluar yang realistis menuju kemandirian ekonomi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Coach Ahmad Husen, Founder Gerakan Indonesia Bebas Rentenir sekaligus Pembina Kampung Bebas Rentenir yang telah digagas sejak tahun 2012.

Dalam pemaparannya, ia.menegaskan bahwa perlawanan terhadap rentenir tidak bisa hanya dilakukan dengan seruan moral, tetapi harus diwujudkan dalam pendidikan, sistem, dan komunitas ekonomi yang kuat.

Baca juga : Sebagai Change Agents, Gen Z Wajib Paham Perencanaan Keuangan 

 “Kami tidak ingin hanya mengajak warga berhenti berutang, tapi juga membangun kesadaran dan kemampuan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi, tanpa harus bergantung pada rentenir atau pinjol,” tegas Coach Ahmad Husen dalam keterangannya hari ini.

Melalui enam sesi pembelajaran, warga Pondok Petir diajak memahami konsep ekonomi halal, praktik bebas dari jeratan riba, cara mengatur keuangan keluarga, hingga belajar mengembangkan usaha dan memasarkan produk secara online.

Sinergi Lembaga dan Tokoh Masyarakat

Acara pembukaan diklat berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RPM Institute, Perwakilan dari LAZ BSI Maslahat, Sri Rezeki (Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Pondok Petir), serta  Sururi (Ketua MUI Kecamatan Bojong Sari). Kehadiran para tokoh ini menjadi bukti dukungan kuat terhadap gerakan bebas riba di tingkat akar rumput.

Perwakilan BSI Maslahat dalam sambutannya mengutarakan program seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi warga dan mencegah mereka kembali terjerat praktik rentenir

Diklat ini diharapkan menjadi model yang bisa diterapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Melalui edukasi berkelanjutan, RPM Institute dengan dukungan berbagai mitra ingin menunjukkan bahwa perubahan ekonomi umat dapat dimulai dari tingkat lokal dari kampung ke kampung.

Peserta diklat juga mendapatkan pendampingan pasca pelatihan untuk memastikan mereka mampu menerapkan ilmu yang didapat. Tidak hanya berhenti pada teori, peserta diajak memulai usaha halal kecil-kecilan dan saling membantu antarwarga.

Salah satu peserta, Ibu Siti, mengaku mendapatkan semangat baru setelah mengikuti kegiatan ini. “Dulu saya berpikir tidak mungkin lepas dari pinjaman. Tapi setelah ikut pelatihan, saya jadi tahu bahwa banyak cara halal untuk bangkit. Saya jadi lebih tenang dan yakin pada rezeki Allah,” ujarnya dengan nada haru.

Dengan sinergi antara lembaga, tokoh agama, dan masyarakat, Kampung Bebas Rentenir di Pondok Petir menjadi simbol gerakan moral dan ekonomi yang saling menguatkan. Dari sinilah muncul harapan besar: Indonesia menuju kehidupan ekonomi yang berkah, mandiri, dan bebas riba.
Terkait itu,RPM Institute mengajak pemerintah daerah, lembaga zakat/infaq (LAZ), dan organisasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa dalam membangun kampung bebas rentenir dan ekonomi umat yang mandiri.(H-2)