Ribuan Warga di Kota Bandung Diduga Terjerat Rentenir

RIBUAN warga Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diperkirakan terjerat praktik rentenir setelah meminjam uang. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui satgas anti rentenir yang telah dibentuk. 

Hingga pertengahan tahun 2025, Satgas Anti-Rentenir mencatat 17.430 pengaduan telah ditangani dengan rincian 38 persen dari warga yang terjerat rentenir untuk modal usaha, 27 persen untuk kebutuhan hidup, 5 persen pendidikan, 4 persen kesehatan dan sisanya kebutuhan lain.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, Kamis (7/8), menyatakan  terus melakukan verifikasi dan evaluasi setiap laporan pengaduan warga yang terjerat praktik rentenir tersebut, kemudian akan langsung ditangani.

Baca juga : Layanan Gas Bumi bagi Sektor Horeka di Bandung Diperkuat

“Laporan itu saya belum verifikasi lagi, tapi kayanya pasti benar. Kita akan diskusi dengan Satgas Anti Rentenir karena SDM-nya belum banyak, sekarang baru tingkat kota,” ungkapnya.

Ia mengatakan telah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dan meminta satgas di satu kecamatan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat utang dengan rentenir. 

“Nanti mereka keliling gitu ke masyarakat mengedukasi hukum riba. Secara agama kan jelas uang riba itu saat dipakai uang halal juga jadi haram, terus efek dari riba itu susah dibayarnya,” tuturnya.

Selain itu, kata Erwin, praktik meminjam uang dengan bunga besar pada rentenir dapat menyengsarakan masyarakat. Sebab, sambung dia, sudah ada kejadian penagih utang melakukan kekerasan kepada warga saat mereka tidak bisa membayar. Riba ini, sambungnya, menyengsarakan. Adapun contoh kasusnya yakni warga yang dicekik yang di Panyileukan, Bandung, Jabar. Saat ini ada 20 orang satgas anti-rentenir dengan biaya operasional sebesar Rp2 juta rupiah,
.
“Atas hal tersebut, Satgas Anti Rentenir ini harus diperbanyak dan operasionalnya ditambah agar kejadian-kejadian yang bisa menyengsarakan masyarakat itu bisa dicegah dan diantisipasi," ungkap dia, (H-4)