Koperasi jadi Solusi Pemberantasan Kemiskinan dan Praktik Rentenir

KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran dan fungsi koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi atau BMT mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan,  peran koperasi dalam ranah ekonomi adalah menyejahterakan anggota sehingga koperasi, termasuk BMT, harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultramikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang, peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir," katanya dalam keterangannya, Jumat (22/11).

Baca juga : Bahaya Bank Emok, Rentenir Berkedok Koperasi

Ia menambahkan, dengan dua peran tersebut, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem yang ada di tengah masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 25,9 juta orang.

"Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," ucap Ferry.

Baca juga : Akses LPDB-KUMKM, KWSG Gresik Tingkatkan Layanan Melalui Digitalisasi Bisnis

Dalam skala ekonomi yang lebih besar, sambungnya, BMT memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah. Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga semakin bertambah.

"Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir US$2 triliun. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah," ujarnya.

Ke depan, Ferry menegaskan siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia, khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) agar memiliki likuiditas yang cukup. Diharapkan dengan penambahan dukungan tersebut, peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih luas.

Baca juga : DPR Dorong Penguatan LPDB-KUMKM untuk Tingkatkan Daya Jangkau Pembiayaan Koperasi

"Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir," terang dia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe menyatakan komitmennya untuk memastikan BMT dan Koperasi di Indonesia dapat terus bertumbuh sehingga jargon "Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional" benar-benar dapat diimplementasikan. Menurutnya, koperasi, termasuk BMT, harus benar-benar mampu menjadi ujung tombak bagi permasalahan perekonomian masyarakat.

"BMT dan koperasi harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin sebab perbankan enggak mungkin urus itu karena high cost," ungkap Rambe.

Baca juga : Koperasi dalam Digitalisasi dan Makan Bergizi Gratis

Ia membenarkan maraknya praktik rentenir di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrim semakin tinggi. Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, Perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

"Ayo para anggota BMT, kalau belum bisa buka cabang, perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama," ajak dia.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatra Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi, terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil.

Saat ini pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah berhasil mencetak 114.000 entrepreneur baru yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi atau BMT agar usahanya semakin kuat. "Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 100.000 entrepreneur di tahun 2024," sebutnya. (E-2)