Lawan Bank Emok, Pemkab Bandung Siapkan Pinjaman tanpa Bunga Rp100 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten Bandung berupaya serius dalam meminimalisasi praktik rentenir. Salah satunya dengan terus menciptakan kemandirian ekonomi di setiap wilayah Bandung selatan tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen dalam menghadirkan program yang berpihak kepada masyarakat, salah satunya terkait kemandirian ekonomi. Hal ini sangat penting untuk menghindarkan masyarakat dari praktik rentenir atau lebih dikenal dengan istilah bank emok.

"Kami ingin menciptakan program strategis yang bisa membantu masyarakat keluar dari jerat pinjaman berbunga tinggi seperti bank emok maupun pinjaman online ilegal (pinjol)," katanya di Bandung, Senin (6/10). 

Baca juga : Pemkab Bandung Dorong Aparatur Desa Berinovasi dalam Melayani Masyarakat

Salah satunya dengan mengakselerasi program Kampung Bedas yang diharapkan bisa membantu masyarakat terutama dari sisi permodalan. "Ini kita lakukan untuk melawan bank emok. Kalau ini sudah berjalan, tujuan untuk mencapai Kampung Bedas bisa terlaksana dengan cepat. Ini harapan saya, sehingga tidak ada lagi yang pinjam ke bank emok atau pinjol," katanya.

Dadang menyampaikan bahwa program Kampung Bedas tidak hanya menitikberatkan pada aspek sosial dan pembangunan wilayah, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui dukungan permodalan. "Di Kampung Bedas ini kita kasih juga permodalannya, karena kita ada program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan," katanya.

Dia menargetkan program tersebut akan dirasakan masyarakat dengan jumlah pinjaman modal keseluruhan mencapai Rp100 miliar. "Ke depan saya akan menyiapkan Rp100 miliar untuk program pinjaman modal bergulir ini," katanya.

Melalui program inovasi tersebut, Dadang berharap bisa mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Bandung yang Bedas, yakni bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. "Kami ingin masyarakat terlayani dan terbantu persoalannya oleh kehadiran kami sebagai pemerintah," katanya. (BY/E-1)