Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bogor mengapresiasi upaya pemerintah yang terus menggencarkan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terbaru, untuk memperkuat sinergi, kolaborasi dan kajian risiko dalam memberikan jaminan keamanan pangan pada program MBG, sejumlah pejabat tinggi seperti kepala Bapanas, Kepala BGN, dan Kemenko Pangan melakukan sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Goes To School.
"Di Kabupaten Bogor, kegiatan ini digelar di SDN Pasir Angin 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada siswa penerima manfaat program MBG," ujar Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Selasa (24/6).
Pria yang akrab disapa Jaro Ade itu mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bermanfaat cukup luas bukan hanya bagi siswa sekolah tetapi juga bagi masyarakat secara umum lainnya.
"Kalau program MBG ini berjalan, secara otomatis ekonomi masyarakat pun ikut bergerak, karena bahan baku untuk makan bergizi ini bisa dibeli dari masyarakat lokal," tutur Jaro Ade
Ia melanjutkan Pemkab Bogor juga sangat bangga pada Presiden Prabowo yang konsisten menjalankan program MBG untuk generasi bangsa. Pemkab Bogor akan terus mendorong program MBG ini hingga dirasakan siswa di pelosok desa.
"Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari jumlah siswa sekolah di Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari 1,4 juta siswa sekolah," papar mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu.
Dengan jumlah dapur yang ada saat ini, lanjut dia, masih sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan para penerima manfaat program MBG. Untuk itu, Pemkab Bogor meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini BGN menambah kuota untuk pembuatan dapur makan bergizi gratis.
"Baik Bupati Bogor Rudy Susmanto maupun saya selaku Wakil Bupati Bogor sangat mendukung program MBG. Namun seperti yang kita ketahui luas wilayah dan jumlah penduduk Kabuapten Bogor sangat banyak, sehingga kami rasa perlu ada penambahan dapur umum di beberapa wilayah kecamatan untuk menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan," ungkapnya.
Bagi Pemkab Bogor, jelas dia, program MBG bukan hanya memberikan asupan gizi dan nutrisi kepada siswa, tetapi juga memberikan efek domino yakni bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bogor.
"Program Presiden Prabowo ini benar-benar prorakyat karena melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ibu-ibu bisa bekerja, petani sayuran dan peternak ayam telur pun ikut terangkat perekonomiannya," ujar Politisi Golkar itu.
Karena itu, ucap dia, Pemkab Bogor akan terus mengawal dan ikut terlibat aktif dalam pengawasan program MBG, mulai dari proses produksi makanan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
"Mari kita sama-sama dukung program MBG ini, demi masa depan anak-anak kita yang istimewa dan gemilang," pungkasnya. (H-2)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved