Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bogor mengapresiasi upaya pemerintah yang terus menggencarkan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terbaru, untuk memperkuat sinergi, kolaborasi dan kajian risiko dalam memberikan jaminan keamanan pangan pada program MBG, sejumlah pejabat tinggi seperti kepala Bapanas, Kepala BGN, dan Kemenko Pangan melakukan sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Goes To School.
"Di Kabupaten Bogor, kegiatan ini digelar di SDN Pasir Angin 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada siswa penerima manfaat program MBG," ujar Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Selasa (24/6).
Pria yang akrab disapa Jaro Ade itu mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bermanfaat cukup luas bukan hanya bagi siswa sekolah tetapi juga bagi masyarakat secara umum lainnya.
"Kalau program MBG ini berjalan, secara otomatis ekonomi masyarakat pun ikut bergerak, karena bahan baku untuk makan bergizi ini bisa dibeli dari masyarakat lokal," tutur Jaro Ade
Ia melanjutkan Pemkab Bogor juga sangat bangga pada Presiden Prabowo yang konsisten menjalankan program MBG untuk generasi bangsa. Pemkab Bogor akan terus mendorong program MBG ini hingga dirasakan siswa di pelosok desa.
"Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari jumlah siswa sekolah di Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari 1,4 juta siswa sekolah," papar mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu.
Dengan jumlah dapur yang ada saat ini, lanjut dia, masih sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan para penerima manfaat program MBG. Untuk itu, Pemkab Bogor meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini BGN menambah kuota untuk pembuatan dapur makan bergizi gratis.
"Baik Bupati Bogor Rudy Susmanto maupun saya selaku Wakil Bupati Bogor sangat mendukung program MBG. Namun seperti yang kita ketahui luas wilayah dan jumlah penduduk Kabuapten Bogor sangat banyak, sehingga kami rasa perlu ada penambahan dapur umum di beberapa wilayah kecamatan untuk menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan," ungkapnya.
Bagi Pemkab Bogor, jelas dia, program MBG bukan hanya memberikan asupan gizi dan nutrisi kepada siswa, tetapi juga memberikan efek domino yakni bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bogor.
"Program Presiden Prabowo ini benar-benar prorakyat karena melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ibu-ibu bisa bekerja, petani sayuran dan peternak ayam telur pun ikut terangkat perekonomiannya," ujar Politisi Golkar itu.
Karena itu, ucap dia, Pemkab Bogor akan terus mengawal dan ikut terlibat aktif dalam pengawasan program MBG, mulai dari proses produksi makanan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
"Mari kita sama-sama dukung program MBG ini, demi masa depan anak-anak kita yang istimewa dan gemilang," pungkasnya. (H-2)
Di antara dapur-dapur yang perlu ditarget tersebut, sambung Nyoto, berada di wilayah Papua.
Menurut Erwan, SPPG harus mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Pemkab Lamongan juga membuat satgas khusus agar program makan bergizi gratis terus mengalami percepatan dalam pemenuhan.
Berdasarkan laporan lapangan, tingkat kehadiran siswa meningkat dari rata-rata 70% menjadi 95% sejak program MBG berjalan.
Dengan demikian, sedikitnya 38.500 siswa di Lamongan telah menerima program MBG.
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved