Keterbatasan Pos Pemadam Menyulut DPRD DKI Jakarta Buka Suara

SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menanggapi keluhan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta atas kurangnya jumlah pos pemadam di Jakarta. Mujiyono menegaskan, Komisi A selalu merekomendasikan Pemprov DKI untuk menambah pembangunan pos pemadam kebakaran.

"Setiap LKPJ (laporan keterangan pertanggunjawaban), setiap rekomendasi rapat komisi, rapat Badan Anggaran, dan seterusnya, soal penambahan pos pemadam kebakaran selalu kita sampaikan," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu (5/2).

Namun, proses pengadaan lahan dan pembangunan pos pemadam memang tidak mudah. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) perlu menetapkan aset lahan tak terpakai untuk pembangunan pos. 

Baca juga : Masih Kurang Personel Alasan Pemprov DKI belum Bisa Tambah Pos Pemadam

Setelahnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengusulkan pembangunan pos pemadam dari lahan yang telah ditetapkan. Kemudian, DPRD mengetok anggaran pembangunan pos oleh Dinas Gulkarmat.

"Pengadaan tanah kan tidak di damkar. Aset-aset pemprov itu di BPAD. Perlu ditentukan dulu aset-aset yang tidak terpakai di mana, barulah pembangunannya oleh damkar," ujar Mujiyono.

Bukan hanya pos pemadam, kebutuhan personel yang masih harus ditambah juga menjadi persoalan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Namun, untuk keputusan dalam menambah pegawai Dinas Gulkarmat ditentukan oleh TAPD yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Baca juga : Gencarkan Sosialisasi Berhenti BAB Sembarangan

"Penambahan PJLP itu yang punya kewenangan adalah TAPD. Bunyi aturannya, enggak boleh terjadi penambahan PJLP kecuali untuk darurat dan mendesak dan seizin kepala TAPD," urai Ketua DPD Partai Demokrat DKI tersebut.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pembangunan pos pemadam kebakaran sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga tahun ini, pengajuan anggaran tersebut belum disetujui oleh DPRD.

Sebagaimana diketahui, jumlah pos pemadam saat ini sebanyak 170 gedung. Idealnya, setiap kelurahan di Jakarta minimal memiliki satu pos pemadam. Tercatat, Jakarta memiliki 267 kelurahan.

Baca juga : DPRD Dorong Siswa SMA Lebih Melek Politik

"Kita sudah ajukan. Yang menyetujui kan di dewan, bukan di saya. Hak budgeting-nya kan ada di dewan," kata Satriadi kepada wartawan, Selasa (4/2).

Tak hanya itu, Satriadi juga mengaku selama ini jumlah personel damkar masih jauh dari ideal. Dinas Gulkarmat DKI baru memiliki 3.700 petugas dari jumlah 11.000 personel yang diamanatkan dalam peraturan daerah. 

Sayangnya, penambahan petugas damkar juga belum disetujui. "Sudah 3 tahun lalu saya usulkan terus. Cuma, belum ada kebijakan untuk penambahan," ucap dia. (Far/I-2)