Masih Kurang Personel Alasan Pemprov DKI belum Bisa Tambah Pos Pemadam

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya masih kekurangan personel sehingga belum dapat melakukan penambahan pos kebakaran.

"Di Jakarta itu jumlah personel pemadam kebakarannya saat ini jumlahnya 3.700 orang. Idealnya, 11.000 orang. Kurang," kata Satriadi di Jakarta, Selasa (4/2).

Di sisi lain, jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta baru terdapat 170 pos dari 267 pos yang dibutuhkan. Menurut dia, idealnya satu kelurahan minimal memiliki satu pos pemadam kebakaran sehingga total dibutuhkan 267 pos untuk satu kelurahan di Jakarta.

Baca juga : Imbauan pada Warga Jakarta untuk Miliki APAR

Namun, personel yang dimiliki pun masih kurang sehingga hal itu yang menjadi salah satu tantangan untuk menambah pos pemadam di Jakarta.

"Sebenarnya di negara-negara dunia itu poinnya response time (kecepatan dalam penanganan), meminimalisir kerugian harta benda dan korban jiwa. Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya cepat. Apalagi, Jakarta macet dan segala macam. Maka, dengan penyebaran pos kebakaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tekan," kata Satriadi.

Satriadi mengaku dirinya sudah melakukan pengajuan penambahan jumlah personel sejak tiga tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk penambahan personel.

Baca juga : Kabakamla: Objek Kebakaran di Lantai 6 Kantor Komnas Perempuan

"Karena kan secara ketentuan kan belum boleh nambah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) dari pusat. Mungkin itu perlu anggaran juga," kata Satriadi.

Sebelumnya, persoalan ini juga sudah menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Dinas Gulkarmat masih belum ideal karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

Dari data yang ada saat ini, Mujiyono memaparkan terdapat 1.745 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9% dan 1.845 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) operasional atau 44%. Sisanya jumlah pegawai terdiri dari PNS Staf dan PJLP Non Operasional, yakni 644 orang.

Baca juga : Pengamat : Kaji Ulang Tata Ruang Kawasan Rawan Kebakaran

Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Rebiro), yang mengusulkan angka mencapai 11.200 orang.

Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30% dari total belanja daerah.

Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9%. (Ant/J-2)