Pramono Tolak Pergub Poligami, Apa Respons Pj Gubernur Teguh? 

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung yang menentang keras aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI untuk berpoligami.

Pramono juga mengisyaratkan akan mencabut atau merevisi  Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang diteken Teguh.

Teguh mengaku dirinya justru mendukung langkah Pramono yang akan memecat ASN melakukan poligami ketika nanti resmi menjabat. Hal ini diungkapkan seusai menerima kunjungan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta 

Baca juga : Ketua Fraksi NasDem Dukung Larangan Poligami bagi ASN di Jakarta

"Sebenarnya semangatnya sama. Pram menegaskan bahwa penganut monogami, saya pun demikian juga. Kalau ada poligami di luar ketentuan yang memang sedemikian sulit, pastinya akan dapat sanksi-sanksi yang lebih berat, dipecat dan sebagainya. Pokoknya kita dukung, Pak!" ungkap Teguh, Selasa (4/2).

Teguh menjelaskan, Pergub 2/2025 yang mengatur sejumlah persyaratan ASN untuk berpoligami pada dasarnya bertujuan untuk mempersulit pegawai pemerintah yang berniat memiliki istri lebih dari satu serta bercerai dari pasangannya.

Terkait regulasi pernikahan, perceraian, dan poligami untuk ASN Jakarta merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah pusat.

Baca juga : Ahok Sebut Poligami ASN Jakarta Bisa Berujung Korupsi

"Makanya di dalam pergub itu justru diperketat, sangat sulit untuk melakukan poligami. Tetapi namanya peraturan yang lebih rendah, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," jelas Teguh.

Beberapa waktu lalu, Pramono mengingatkan ASN Jakarta jangan berpikir untuk berpoligami di masa kepemimpinannya. Sebagai penganut monogami, dia tak mau anak buahnya memiliki pasangan lebih dari satu.

"Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya," kata Pramono.

Pramono menyebut dia sengaja menyampaikan sikapnya ini sebelum dilantik. 

"Yang lain monggo, mau poligami. Tetapi tidak ASN," tegasnya. (P-5)