Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mendukung pernyataan Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung yang tidak akan memberikan izin kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti.
"Saya sangat setuju dengan Pak Pramono Anung untuk tidak memberikan izin kepada ASN yang berpoligami," kata Jupiter, Minggu (2/2).
Menurut Jupiter, tidak ada urgensi dalam pembentukan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Ia menilai masih banyak persoalan di Jakarta yang lebih mendesak untuk diselesaikan.
"Pergub poligami tidak memiliki urgensi, banyak masalah di Jakarta yang perlu segera ditangani, apalagi masalah banjir dan kebakaran yang sedang terjadi. NasDem lebih mendorong penyelesaian masalah-masalah ini daripada Pergub yang tidak mendesak saat ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Jupiter mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan regulasi oleh oknum ASN yang dapat merugikan citra institusi pemerintahan. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar aturan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap ASN.
"Pergub poligami hanya akan menimbulkan masalah baru dan bisa disalahgunakan oleh oknum serta tidak berpihak pada perempuan. Perlu ada pengawasan yang ketat agar aturan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap ASN," jelasnya. (Cah)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung yang menentang keras ASN Pemprov DKO berpoligami
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dukung Pergub yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk berpoligami.
Menurut dia, poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan topik yang sering menjadi bahan perdebatan.
Ahok menilai berpoligami adalah hak masing-masing orang. Namun Ahok menegaskan jangan sampai dengan berpoligami akan membuat ASN tersebut melakukan korupsi.
Dalam peraturan gubernur itu, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami.
Pihaknya mencatat, ada beberapa beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ke depan.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menemukan harga beras yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Tomang Barat,
Melainkan juga ada di setiap wilayah kota madya, bernama Inspektur Pembantu (Irban).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved