Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai perlu adanya pengusutan terhadap peran pemerintah di daerah tekait pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, maupun Bekasi, Jawa Barat.
“Jadi kalau mau diusut itu sebenarnya sudah jelas semua. Sertifikat saja itu keluar pada 2023,” ungkap Trubus kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Artinya, Trubus menilai ada peran pemerintah daerah yang tak menjaga kawasannya hingga kecolongan pemasangan pagar lait sepanjang 30 kilometer.
“Kesalahan utama ada dalam pemerintah, karena gak mau bangun pake APBN untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) dan macam-macamnya. Karena itulah mereka para pengusaha nakal memanfaatkan itu semua,” ujar Trubus.
“Masalah kedua di pemerintah daerah. Masa menghitung jumlah RT/RWnya saja tidak tahu. Saya lihat semua itu sudah terstruktur,” tegas Trubus.
Trubus menerangkan pemerintah daerah juga perlu dimintai keterangan karena seringkali berbeda informasi dengan pemerintah pusat.
Seperti yang terjadi di Bekasi, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengaku tidak mengetahui adanya pagar laut di wilayah tersebut. Nyatanya, pemerintah daerah Jawa Barat menyebut bahwa pagar laut di Bekasi sudah memiliki kerjasama atau legal.
Artinya, kata Trubus, perlu adanya pengusutan lebih lanjut supaya tak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. (J-2)
Para ahli menyarankan kolaborasi antara pemerintah dan industri pariwisata untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menghormati kesejahteraan komunitas lokal.
Sebab, pernyataan itu tidak keluar langsung dari FIFA, melainkan dari otoritas Indonesia.
Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan yang mesti diberikan pengelola.
Peneliti Perludem Annisa Alfath meminta masyarakat meningkatkan daya kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
KPU juga akan mengirimkan surat dan mengkaji rencana tersebut bersama pemerintah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meresmikan Rumah Sakit (RS) Brawijaya Saharjo pagi ini
Pada 2025 BNPB diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan penanggulangan bencana di lapangan dengan memaksimalkan anggaran yang bersumber dari APBN.
Kunci mencapai visi Indonesia menjadi negara maju di 2045 mesti diletakkan pada paradigma pembangunan di tiap daerah.
Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, serta PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bekasi telah menjalin kolaborasi untuk mendorong ekspor produk UMKM
Program transmigrasi di Indonesia, yang dimulai pada 1950, bertujuan untuk meratakan distribusi penduduk, mengembangkan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved