Polemik Pagar Laut, Pengamat: Peran Pemerintah di Daerah Perlu Diusut

PAKAR Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai perlu adanya pengusutan terhadap peran pemerintah di daerah tekait pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, maupun Bekasi, Jawa Barat.

“Jadi kalau mau diusut itu sebenarnya sudah jelas semua. Sertifikat saja itu keluar pada 2023,” ungkap Trubus kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).

Artinya, Trubus menilai ada peran pemerintah daerah yang tak menjaga kawasannya hingga kecolongan pemasangan pagar lait sepanjang 30 kilometer.

Baca juga : Walhi Minta Pemerintah Tindak Tegas Aktivitas Pemagaran Laut

“Kesalahan utama ada dalam pemerintah, karena gak mau bangun pake APBN untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) dan macam-macamnya. Karena itulah mereka para pengusaha nakal memanfaatkan itu semua,” ujar Trubus.

“Masalah kedua di pemerintah daerah. Masa menghitung jumlah RT/RWnya saja tidak tahu. Saya lihat semua itu sudah terstruktur,” tegas Trubus.

Trubus menerangkan pemerintah daerah juga perlu dimintai keterangan karena seringkali berbeda informasi dengan pemerintah pusat.

Seperti yang terjadi di Bekasi, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengaku tidak mengetahui adanya pagar laut di wilayah tersebut. Nyatanya, pemerintah daerah Jawa Barat menyebut bahwa pagar laut di Bekasi sudah memiliki kerjasama atau legal.

Artinya, kata Trubus, perlu adanya pengusutan lebih lanjut supaya tak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. (J-2)